Di tengah proses menunggu pencabutan moratorium pemekaran oleh pemerintah pusat, isu utama yang kini mengemuka ialah urgensi pemerataan pelayanan publik bagi warga pesisir yang selama ini merasa jauh dari akses layanan pemerintahan.
Menurut Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menyebut pemekaran akan membuka peluang terbentuknya pusat layanan administrasi yang lebih dekat dengan masyarakat.
Sehingga urusan kependudukan, pendidikan, kesehatan, hingga perizinan tidak lagi memakan waktu dan biaya perjalanan panjang ke pusat kabupaten.
“Pemekaran bukan hanya membangun jalan, tetapi memastikan negara hadir lebih dekat bagi masyarakat,” ujarnya.
Selama ini, jarak geografis dinilai menjadi salah satu kendala pelayanan publik. Warga dari kampung-kampung pesisir harus menempuh perjalanan laut maupun darat berjam-jam untuk mengurus dokumen atau mendapatkan layanan kesehatan tertentu.
Bahkan, jika DOB Berau Pesisir Selatan terbentuk, pemerataan kualitas layanan akan lebih cepat tercapai, termasuk pembukaan fasilitas pendidikan dan kesehatan berskala kecamatan.
Ia pun menegaskan seluruh legislator dapil pesisir telah satu suara mendukung pemekaran. “Mau sejauh apapun itu jangkauannya, pelayanan publik harus menjadi prioritas di wilayah pemekaran,” tandasnya. (Adv)
Editor: Erwin