Dalam dialog bersama masyarakat dan pemerintah kampung, Sa’ga menjelaskan tantangan berat yang dihadapi Pemerintah daerah pada tahun anggaran 2026 akibat kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.
Sa’ga mengungkapkan, penurunan DBH terjadi cukup drastis. Nilainya yang sebelumnya disepakati sebesar Rp4 triliun, kini hanya tersisa Rp2,4 triliun setelah pemotongan pusat.
“Kami cukup tertekan, karena masyarakat sudah mengetahui rencana anggaran melalui reses dan pertemuan. Tiba-tiba dipotong besar, tentu memaksa kita menyusun ulang prioritas,” ujarnya.
Menurut dia, pembahasan anggaran bersama Badan Anggaran DPRD dan TAPD berlangsung sangat panas hingga jadwal paripurna harus mundur.
Namun, pihaknya memastikan dua komponen penting tidak tersentuh pemangkasan yakni anggaran ketahanan pangan dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk ASN.
"Terkhusus untuk sektor pendidikan dan kesehatan," ucapnya.
Di hadapan warga Teluk Harapan, Sa’ga meminta masyarakat memahami keterbatasan anggaran daerah, termasuk terkait usulan pembangunan tanggul penahan abrasi.
Ia mencontohkan, di Pulau Derawan program pembangunan penahan abrasi tahun 2025 masih terkendala sertifikasi sehingga belum bisa dikerjakan, meski anggaran sudah tersedia.
“Bukan kami tidak memperjuangkan, tetapi ada regulasi baru dan pemangkasan anggaran yang membuat beberapa program tertunda. Jangan sampai kepala kampung disudutkan,” tegas Sa’ga.
Ia menegaskan komitmennya sebagai Dapil pesisir Berau untuk terus memperjuangkan kebutuhan Abrasi dan infrastruktur Maratua, sambil menunggu kondisi fiskal daerah kembali stabil.
“Kondisi fiskal ini bukan hanya terjadi di Berau, tapi seluruh Indonesia. Tapi kami tetap memastikan aspirasi masyarakat Maratua tidak hilang dari pembahasan dan tetap menjadi prioritas," tandasnya. (Adv)
Editor: Erwin