Namun di balik capaian tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Subroto, mengingatkan keberhasilan tidak boleh membuat pemerintah lengah.
Dirinya menilai langkah selanjutnya justru harus lebih terukur agar Kampung Mapulu tidak hanya berkembang sementara, tetapi mampu menjadi kampung mandiri di masa depan.
"Pemanfaatan APBD jangan hanya menjadi ajang untuk memperbesar proyek pembangunan, melainkan harus diarahkan untuk membentuk fondasi kebutuhan dasar masyarakat," ujarnya.
Subroto mendorong Pemkab Berau menyusun masterplan jangka panjang dengan prioritas ketat agar pembangunan tidak sekadar seremonial.
“Status kampung bisa naik, tetapi keberlanjutan hidup masyarakat jauh lebih penting,” tegasnya.
Subroto mencontohkan, penataan kawasan permukiman sebagai titik awal pembangunan yang efektif.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman disebut punya peran strategis untuk menentukan fasilitas apa saja yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, bukan sekadar yang dianggarkan.
Bila anggaran daerah tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan, kerja sama pendanaan pihak ketiga menjadi alternatif.
“Jangan membiarkan kampung berkembang hanya di atas kertas. Kemandirian harus dipersiapkan sejak sekarang,” tegasnya. (adv)