Sumadi menilai, anggaran pembangunan kerap terserap pada kegiatan pembongkaran jalan, drainase, maupun bangunan yang sesungguhnya masih layak pakai.
Kondisi tersebut dinilai tidak memberi dampak signifikan bagi masyarakat dan justru mengalihkan perhatian dari kebutuhan publik yang lebih mendesak.
"Pembangunan tidak harus selalu berarti membangun ulang dari awal, melainkan bagaimana fasilitas yang ada dapat diberdayakan lebih efisien," ujarnya.
Ia menegaskan, perencanaan pembangunan ke depan harus berbasis kebutuhan riil masyarakat.
"Seperti penanganan banjir yang selama ini sering diidentikkan dengan pembongkaran drainase. Itu tidak efisien," tuturnya.
Padahal, kata Sumadi, persoalan banjir lebih dominan disebabkan penumpukan sedimentasi yang menghambat aliran air, bukan kerusakan pada saluran.
Karena itu, DPRD mengarahkan pemerintah daerah untuk fokus pada langkah pemeliharaan intensif.
Mobil penyedot lumpur yang dimiliki pemerintah disebutnya sebagai solusi cepat, murah, dan langsung menyentuh akar masalah.
Sumadi menilai, sistem kerja rutin dalam pembersihan saluran akan jauh lebih efektif dibanding pembangunan ulang yang menyedot anggaran besar tanpa urgensi.
"Dengan strategi, pembangunan fisik tetap berjalan, tetapi dengan prioritas efisiensi dan kemanfaatan maksimal bagi masyarakat," tandasnya. (adv)
Editor: Erwin