Dari sudut pandang pengawasan anggaran dan mutu layanan publik, DPRD Berau menegaskan, dapur-dapur penyedia MBG harus menjadi perhatian utama demi menjaga keamanan pangan bagi penerima manfaat.
“Ini bukan sekadar bagi-bagi makanan, tapi program yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat,” ucap Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto.
Karena itu, Subroto meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau tidak hanya memberikan pengarahan di awal kegiatan, tetapi aktif turun langsung melakukan inspeksi rutin ke seluruh dapur MBG.
Menurutnya, pengawasan konsisten merupakan bagian penting dari keberhasilan program, terutama untuk memastikan standar higienitas tidak mengalami penurunan di tengah pelaksanaan.
Dirinya menekankan, pentingnya penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang rinci, mulai dari tata kelola dapur, penyimpanan bahan baku, hingga distribusi makanan ke penerima manfaat.
Tanpa pedoman teknis yang jelas, risiko makanan basi, kontaminasi, atau penurunan kualitas bisa terjadi dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. “Dinkes jangan menunggu ada laporan baru turun. Semua dapur penyedia harus mengikuti prosedur yang benar,” tegasnya.
Politisi Golkar ini juga memastikan DPRD akan terus melakukan fungsi pengawasan agar penggunaan anggaran MBG tepat sasaran dan benar-benar memberikan dampak.
“Tujuan utama MBG adalah meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Maka kualitas, kebersihan, dan pengawasan harus menjadi prioritas,” pungkasnya. (Adv)
Editor: Aspian Nur