Bahkan, ia juga mengapresiasi atas langkah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Berau yang kembali memperkuat gerakan pencegahan perkawinan anak.
Sri menegaskan, persoalan perkawinan anak bukan hanya isu kelembagaan, tetapi menyangkut masa depan daerah.
“Pernikahan anak berdampak besar pada pendidikan, kesehatan, dan kesiapan mental mereka. Ini bukan sekadar melanggar aturan, tetapi menghambat masa depan anak,” ujarnya.
Ia menilai, kolaborasi lintas sektor yang dibangun DPPKBP3A, termasuk menggandeng tenaga kesehatan, tokoh agama, dan unsur pemerintah kampung, merupakan pendekatan yang tepat.
Namun, ia menekankan terkair edukasi keluarga harus menjadi fokus utama. “Peran orang tua sangat menentukan. Kita butuh keluarga yang sadar bahwa anak harus diberi ruang untuk belajar, tumbuh, dan meraih masa depan, bukan dinikahkan saat belum siap,” tambahnya.
Ia mendorong pemerintah kampung lebih aktif melakukan pendataan, pemantauan, serta penyuluhan kepada masyarakat.
Termasuk meminta agar sekolah memperkuat pendidikan karakter dan pengawasan terhadap siswa. Ini investasi jangka panjang bagi daerah. Generasi yang terlindungi adalah fondasi Berau untuk maju,” tutupnya. (Adv)
Editor: Erwin