Menurutnya, ASN memang menjadi pilar penting dalam menjaga roda pemerintahan tetap berjalan efektif, terutama di masa penyesuaian fiskal seperti saat ini.
Elita mengapresiasi komitmen Sekkab Berau, yang menegaskan tunjangan ASN tidak akan terpangkas meski APBD 2026 diproyeksikan turun drastis dari Rp5 triliun menjadi sekitar Rp2,5 triliun.
Namun, ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pengamanan belanja pegawai, tetapi juga menyiapkan strategi jangka panjang untuk menyeimbangkan struktur anggaran.
“Menjaga kesejahteraan ASN itu penting, tapi yang tak kalah penting adalah memastikan pelayanan publik dan pembangunan tidak stagnan. Harus ada inovasi dalam menggali sumber pendapatan daerah,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar itu juga menyoroti potensi penurunan alokasi dana kampung (ADK) hingga 70 persen yang berpotensi memengaruhi program pemberdayaan masyarakat.
Ia mendorong agar BUMK (Badan Usaha Milik Kampung) benar-benar difungsikan sebagai penggerak ekonomi lokal.
Dengan demikian, Elita menekankan bahwa penguatan ekonomi lokal dan efisiensi anggaran menjadi jalan utama untuk menjaga stabilitas pembangunan Berau di tengah tekanan fiskal nasional.
“Kemandirian kampung menjadi kunci. Jangan menunggu bantuan pusat, tapi mulai gerak dengan potensi sendiri,” tutupnya. (Adv)
Editor: Erwin