Namun, di balik kritik itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, melihat peluang untuk transformasi pelayanan kesehatan berbasis digital. Menurutnya, rumah sakit daerah harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman.
“Masalah antrean bukan hanya soal tenaga medis, tapi juga sistem. Sudah saatnya RSUD memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses administrasi dan pelayanan,” ujarnya.
Waris menegaskan, pelayanan BPJS Kesehatan adalah wujud kehadiran negara dalam menjamin kesehatan masyarakat.
Karena itu, kata dia, manajemen RSUD harus memastikan pelayanan bagi peserta BPJS berjalan setara dengan pasien umum tanpa diskriminasi maupun birokrasi berbelit.
Politisi Partai Demokrat tersebut, siap mendukung langkah evaluasi sistem pelayanan, termasuk memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan.
Dirinya berharap, melalui pembenahan sistem dan pemanfaatan teknologi, keluhan masyarakat tak lagi menjadi rutinitas tahunan, tetapi awal perubahan menuju layanan kesehatan publik yang cepat, adil, dan manusiawi.
“Kalau ada kendala, jangan disembunyikan. Kami siap bahas bersama agar layanan benar-benar optimal,” tandasnya. (Adv)
Editor: Erwin