Penulis: */Indri
KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, memberikan apresiasi langkah strategis yang ditempuh Dinas Perikanan (Diskan) Berau dalam penataan administrasi dan legalitas kapal nelayan.

1 menit baca

Penulis: */Indri
KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, memberikan apresiasi langkah strategis yang ditempuh Dinas Perikanan (Diskan) Berau dalam penataan administrasi dan legalitas kapal nelayan.
Menurutnya, kebijakan tersebut bukan hanya soal penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, tetapi juga upaya memperkuat tata kelola sektor perikanan agar lebih tertib dan transparan.
“Persoalan BBM ini bukan sekadar soal pasokan, tapi juga tata kelola. Kalau data dan izin nelayan sudah tertata dengan baik, pemerintah akan lebih mudah memperjuangkan tambahan kuota ke pusat,” ujarnya, Rabu (29/10/2025).
Lanjutnya, DPRD Berau siap mendukung langkah tersebut melalui fungsi pengawasan dan koordinasi lintas instansi.
Ia menilai, pembenahan administrasi merupakan fondasi penting untuk memastikan subsidi BBM benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak.
Lebih lanjut, Elita berharap koordinasi antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan solid dalam menyelesaikan persoalan distribusi BBM bersubsidi yang selama ini menjadi keluhan nelayan di berbagai wilayah pesisir.
Langkah konkret ini dinilai sebagai bukti nyata komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Berau dalam mendukung keberlanjutan ekonomi nelayan serta menjaga ketahanan pangan daerah berbasis sektor kelautan.
“Nelayan tidak seharusnya kehilangan kesempatan melaut karena kendala administratif. Pemerintah daerah wajib hadir memastikan mereka terlindungi dan produktif,” tutupnya. (adv)
Editor: Erwin
Menurutnya, kebijakan tersebut bukan hanya soal penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, tetapi juga upaya memperkuat tata kelola sektor perikanan agar lebih tertib dan transparan.
“Persoalan BBM ini bukan sekadar soal pasokan, tapi juga tata kelola. Kalau data dan izin nelayan sudah tertata dengan baik, pemerintah akan lebih mudah memperjuangkan tambahan kuota ke pusat,” ujarnya, Rabu (29/10/2025).
Lanjutnya, DPRD Berau siap mendukung langkah tersebut melalui fungsi pengawasan dan koordinasi lintas instansi.
Ia menilai, pembenahan administrasi merupakan fondasi penting untuk memastikan subsidi BBM benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak.

Lebih lanjut, Elita berharap koordinasi antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan solid dalam menyelesaikan persoalan distribusi BBM bersubsidi yang selama ini menjadi keluhan nelayan di berbagai wilayah pesisir.
Langkah konkret ini dinilai sebagai bukti nyata komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Berau dalam mendukung keberlanjutan ekonomi nelayan serta menjaga ketahanan pangan daerah berbasis sektor kelautan.
“Nelayan tidak seharusnya kehilangan kesempatan melaut karena kendala administratif. Pemerintah daerah wajib hadir memastikan mereka terlindungi dan produktif,” tutupnya. (adv)
Editor: Erwin






265 km Tenggara BURUSELATAN-MALUKU
16 Nov 2026, 03:51:57 WIB • Kedalaman 323 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG