Namun, Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mengingatkan pentingnya pengawasan ketat agar kebijakan ini benar-benar dirasakan petani kecil.
“Langkah ini sangat baik karena bisa menekan biaya produksi. Tapi yang lebih penting adalah memastikan pupuknya sampai ke petani yang berhak,” ujarnya, Selasa (28/10/2025).
Menurutnya, selama ini persoalan utama bukan hanya harga, melainkan distribusi yang kerap tidak tepat sasaran. Karena itu, ia mendorong Dinas Pertanian Berau memperkuat pengawasan di tingkat lapangan.
“Kalau pengawasan lemah, pupuk murah bisa saja tidak dinikmati petani. Harus ada pengawasan serius dari OPD terkait,” tegasnya.
Sumadi juga menilai kebijakan ini berpotensi mempercepat kemandirian pangan daerah. Dengan biaya produksi yang turun, petani dapat meningkatkan hasil panen dan mengurangi ketergantungan pada pasokan luar Berau.
Selain itu, ia mendorong Perum Bulog lebih aktif menyerap hasil panen petani lokal agar harga tetap stabil dan petani termotivasi meningkatkan produksi.
“Kalau harga pupuk terjangkau, distribusi tepat sasaran, dan hasil panen terserap dengan baik, sektor pertanian bisa jadi motor ekonomi daerah,” pungkasnya. (Adv)
Editor: Erwin