Melihat kondisi tersebut, Anggota DPRD Berau, Srie Yulianawati Ningsih mendorong Pemerintah Daerah lebih memaksimalkan pengawasan dan pengamanan terhadap illegal fishing. Seperti pemerintah harus membangun pos penjagaan.
“Jadi, nelayan yang menangkap ikan dengan cara yang salah, bisa segera ditindaklanjuti,” jelasnya, Minggu (20/10/2024).
Jika permasalah ilegal fishing dibiarkan begitu saja, maka dampak yang diberikan kerusakan ekosistem laut.
Sehingga, persoalan ini perlu perhatian serius oleh seluruh pihak yang terkait. Selain memengaruhi ekosistem laut, illegal fishing juga bisa mematikan sektor pariwisata. Sebab, keindahan destinasi wisata laut dapat rusak akibat pengeboman ikan.
“Saya apresiasi pemerintah daerah telah rutin melakukan sosialisasi setiap tahunnya. Tujuannya tentu mengingatkan masyarakat terkait masalah ini,” tuturnya.
Ia menyarankan, pemerintah daerah lebih memaksimalkan pengawasan ilegal fishing. Seperti memperketat pengawasan, serta peka terhadap pelanggaran hukum seperti ilegal fishing. “Banyak dampak buruknya, kualitas ikan juga jadi tidak bagus,” imbuhnya.
Politikus Partai PPP, mendukung pemberdayaan para nelayan dengan memberikan bantuan berupa mesin ketinting dan mesin dompeng untuk memudahkan para nelayan untuk pergi ke laut.
Ia berharap, dengan adanya peraturan yang dibuat secara khusus, bisa berpengaruh besar kepada masyarakat, khususnya para nelayan.
Sebab, kebijakan pemerintah perlu melihat kondisi masyarakat yang bertujuan untuk menggantungkan hidup sebagai nelayan. Tentu, bersama-sama menjaga laut Berau ini,” harapnya. (Adv)
Editor: Aspian Nur