Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan anggaran melalui realisasi rencana pembangunan daerah.
Terutama untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau selaku OPD yang mengelola atau mendapatkan anggaran pemerintah daerah cukup besar.
“Ini sudah masuk akhir tahun, OPD seperti DPUPR dari sekarang sudah harus gerak cepat supaya serapan anggarannya tercapai maksimal,” ujarnya.
Termasuk juga bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya penumpukkan pengerjaan atau proyek pembangunan di akhir tahun. Sehingga realisasi pembangunan daerah tidak maksimal dan tidak sesuai harapan.
Pasalnya, penumpukkan pekerjaan pembangunan hampir setiap tahun sering terjadi dan membuat serapan anggaran menimbulkan Silpa yang cukup besar.
“Yang namanya perencanaan itu harus diperhitungkan dengan matang. Jadi selaras kualitas dan anggarannya,” tuturnya.
Tak hanya itu, Politikus Golkar ini menyebut setelah masuk triwulan ketiga segala upaya dilakukan setiap OPD untuk percepatan realisasi pembangunan. Sehingga membuat Silpa menjadi membengkak.
Menurutnya, anggaran yang ada harus dipergunakan semua agar tahun selanjutnya anggaran tidak dikurangi.
“Kami sebagai pengawas Pemkab Berau menginginkan capaian serapan anggaran kita sudah naik di triwulan pertama. Tentunya ini juga bisa meringankan kerja DPUPR agar lebih ringan mengejar penyelesaian di akhir tahun,” bebernya.
Elita berharap, capaian serapan anggaran dan laporan keuangan Kabupaten Berau bisa lebih baik lagi.
Ia menyebut, tidak hanya bersumber dari APBD Berau, DPUPR juga mendapatkan anggaran dari Bankeu Provinsi yang tentu sangat bermanfaat untuk peningkatan pembangunan di Berau.
“Dari berbagai sumber tersebut, DPUPR kita harap bisa memaksimalkan serapan anggaran. Hal ini berpengaruh pada perkembangan pembangunan di Kabupaten Berau,” pungkasnya. (Adv)
Editor: Supiansyah