Penyampaian LKPJ Bupati Berau Tahun 2023, DPRD Berau Berikan 10 Rekomendasi

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Berau, Madri Pani, Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah Wakil Ketua II DPRD Berau, Ahmad Rifai dan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas serta disaksikan oleh seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan jajaran lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, jajaran Forkopimda Kabupaten Berau.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah diatur bahwa penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dilakukan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima.

Lalu, DPRD Berau harus melakukan pembahasan Laporan keterangan pertanggungjawaban dan memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

"LKPJ kepala daerah akhir tahun anggaran, pada hakikatnya merupakan laporan pelaksanaan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama kurun waktu satu tahun anggaran," ujar Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

Dikatanya, LKPJ kepala daerah tidak semata-mata dimaksudkan untuk menemukan kelemahan dan kekurangan atas penyelenggaraan pemerintahan semata, namun lebih ditekankan pada upaya memperoleh saran, masukan, dan rekomendasi dari DPRD sebagai mitra kerja kepala daerah.

Hal tersebut perlu dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk dapat memberikan solusi terbaik atas segala permasalahan yang terjadi serta sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang.

Terdapat sepuluh rekomendasi DPRD Berau terkait LKPJ Bupati Berau tahun anggaran 2023.

Pertama, struktur keuangan. Ketergantungan dana transfer dari pusat terlalu besar mencapai hampir 93 persen atau kemandirian kecil sekali. Sebab, struktur kabupaten Berau masih berbasis ekonomi sumber daya alam. Hal ini menggambarkan tingkat ketergantungan keuangan daerah pada pemerintah pusat masih cukup tinggi.

Kedua, pada sektor pendidikan. Pemkab Berau harus melakukan pemerataan layanan pendidikan agar semua masyarakat di Kabupaten Berau dapat merasakan pelayanan pendidikan yang merata.

Ketiga, pada sektor kesehatan terutama terkait pelayanan kesehatan bagi masyarakat Berau yang tersebar di 13 Kecamatan.

Keempat, Pertumbuhan Ekonomi. Pemkab Berau seharusnya melakukan antisipasi agar capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5,44 persen sebagai pertumbuhan ekonomi semu karena struktur ekonominya masih di topang oleh ekonmi sumber daya alam sebesar 68 persen.

Kelima, kemiskinan yakni pemerintah harus melakukan langkah-langkah seperti menyiapkan infrastrutur, baik itu jalan, jembatan, pasar serta Meningkatkan akses pelayanan dasar untuk keluarga kurang mampu atau miski serta meningkatkan pemberdayaan sosial seperti komunitas adat, potensi pekerja sosial, rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan.

Keenam, persoalan pengangguran. Ketujuh, infrastuktur yang ditangani oleh DPUPR Berau. Dalam LKPJ Bupati Berau tahun 2023, masih ditemukan beberapa data yang belum jelas atau belum terperinci, baik lokasi proyek fisik, unit dan yang bertanggung jawab setiap proyek tersebut.

Kedelapan, Perusahaan Daerah (Perusda). Selama ini mulai dari tahun 2021 sampai 2023, DPRD Berau belum pernah mendapat gambaran secara detail atas kinerja masing-masing Perusda dan ada berapa sumber PAD yang potensial yang berasal dari atau BUMD yang dimiliki oleh Kabupaten Berau.

Kesembilan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dan terakhir terkait tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.

Dari 10 rekomendasi tersebut, DPRD Kabupaten Berau mendorong Pemerintah Daerah dan jajaran Pejabat di lingkungan Pemkab Berau untuk senantiasa meningkatkan kapasitas, kapabilitas, inovasi, dan kompetensi serta semangat pengabdian dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

"Sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati secara riil, adil, dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat Bumi Batiwakkal," tutupnya. (Adv)

Editor: Aspian Nur

Penyampaian LKPJ Bupati Berau Tahun 2023, DPRD Berau Berikan 10 Rekomendasi

Berita Terkait

Maknai Hari Kesaktian Pancasila, Dispora Kutim Dorong Pemuda Ambil Peran dalam Pembangunan

Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Kutim Ajak Generasi Muda Hayati Nilai Pancasila

Ruang Fiskal Berau Terbatas, APBD Perubahan 2026 Diprioritaskan Belanja Wajib dan Layanan Dasar

Atasi Kelangkaan Solar Nelayan, DLHK Kukar Sulap Sampah Plastik jadi BBM

Dana Kurang Salur Rp3 Triliun Segera Cair, Struktur Fiskal Kukar Diproyeksi Melonjak di 2027

Sekda Sunggono Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kukar

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini