Pasalnya, kegiatan Musrenbang harus diintegrasikan dengan mempertimbangkan skala prioritas, sebab program yang harus dijalankan sesuai SIPD sebagai pijakan dalam menentukan.
"Reses adalah wadah masyarakat menyampaikan aspirasinya, sehingga aspirasi yang sangat mendesak seharusnya menjadi skala prioritas sehingga dapat terealisasikan," ujarnya, Rabu (3/4/2024).
Menurt Madri, Program pemerintah daerah harus selaras atau sejalan dengan pemerataan yang berkeadilan dan tidak semata-mata memaksakan agar program pemerintah dituntaskan sesuai visi dan misi kepala daerah.
“Keduanya ini, harus pintar-pintar memberikan porsi di saat kekuatan APBD yang besarannya biasa-biasa saja," tegasnya.
Madri memahami, bahwa dala perencanaan pembangunan diperlukan skala prioritas, namun skala prioritas hanya berpihak pada sektor tertentu sehingga cenderung mengabaikan pemerataan.
Sementara untuk pemerataan, dikatakan Madri sebagai bentuk keadilan, pemerataan ini baik, tetapi akan tumpul terhadap sektor dan program apa yang akan disasar sesuai dengan breakdown visi dan misi.
“Jalan tengahnya adalah skala prioritas tetap mendapatkan porsi lebih, tetapiada budget yang diperuntukkan untuk pemeratan dasar agar setiap kampung merasa ada pembangunan, baik fisik maupun non fisik,” ujar Madri.
Pemerataan dasar sebenarnya telah ada pada dana ADK, tinggal kepala kampung yang melanjutkan untuk membuat kegiatan yang lebih banyak belanja publiknya dibanding belanja operasional.
Ia juga mengatakan perlu adanya edukasi ke masyarakat, sebab selama ini ada sebagian masyarakat yang memandang bahwa mereka tak mendapatkan proyek fisik.
Untuk pemerataan kampung-kampung yang tidak mendapatkan proyek fisik sebaiknya pemerataannya dengan proyek-proyek yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat secara langsung, misal bantuan bibit.
“Kami sarankan kepada eksekutif bahwa saat ini tanaman kelapa sawit secara riil sudah terbukti dapat meningkatkan pendapatan petani, mestinya ini perlu digenjot. Jangan justru tidak dianggarkan, yang penting perlu dikontrol bahwa yang mendapatkan bantuan bibit adalah petani yang benar-beanr kurang mampu,” tuturnya.
Sebab, bila dilihat dengan kondisi sekarang memiliki modal saja tanpa terobosan kedepan tentu tidak akan bertahan lama. “Harapan saya sebagai Ketua DPRD, minimal satu usulan prioritas dari setiap kampung, perlu diakomodir,” ucap Madri. (Adv)
Editor: Aspian Nur