Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau dapat melihat skala prioritas dari setiap usulan yang berkaitan dengan pembangunan ataupun perbaikan infrastruktur kampung.
Termasuk Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau. Menurutya, setiap usulan yang telah disampaikan oleh setiap kampung melalui Musrenbang tingkat kecamatan dapat diperhatikan dan didata dengan seksama. “Perlu diinventarisasi terkait kebutuhan masyarakat jembatan ataupun jalan juga,” ungkap Saga.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyebut, usulan di beberapa kecamatan misalnya Segah dan Kelay didominasi dengan membutuhkan peningkatan jalan dan jembatan. Sehingga, hal ini diharapkan bisa menjadi prioritas pemerintah dalam pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat.
Saga meminta agar pelaksanaan pembangunan di tahun depan mampu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti peningkatan konektivitas antar wilayah, termasuk pemenuhan air bersih dan pelayanan listrik secara 24 jam. Hal ini, menurutnya sangat penting, sebab akses jalan menjadi tulang punggung kegiatan masyarakat, termasuk peningkatan ekonomi.
“Tentunya kami di legislatif akan berupaya mendorong pemerintah daerah untuk bisa mendata, mana yang hanya usulan keinginan dan usulan kebutuhan,” tegasnya.
Sebab, tidak dipungkiri terdapat pembangunan yang orientasinya tidak kepada kepentingan, melainkan keinginan belaka. Namun, ke depan Saga berharap pembangunan juga bisa menyentuh ruang-ruang kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan.
“Kita berharap semua usulan bisa terealisasi dengan optimal, tidak hanya jembatan tetapi juga jalan penghubung antar kampung, untuk mobilitas dalam peningkatan ekonomi masyarakat,” tandasnya. (Adv)
Editor: Maruly Z