"Kalau keuntungan PDAM besar, kami minta realisasikan 5 ribu pemohon yang tertunda sambungannya dan kedua turunkan lagi biaya per kubik untuk masyarakat," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Balikpapan, Mieke Henny, Selasa (3/12/2019).
Namun hingga kini laporan yang diminta belum diserahkan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. "Belum ada jawaban konkret, baik tertulis maupun lisan. Jujut saja, fraksi kami gemas," sebutnya.
Bahkan ia mengetahui Direksi PDAM mengunggah status di media sosial yang menyatakan tidak semua laporan pengelolaan keuangan harus disampaikan ke publik. Dirinya pun ikut mengomentari perihal itu.
"Saya balas, aturan mana? Pasal berapa? Peraturan pemerintah kah? Peraturan perusahaan daerah kah? Perwali kah?Tolong dijelaskan supaya masyarakat tahu. Karena uang PDAM itu salah satunya berasal dari masyarakat," tegasnya.
Begitu pula dengan informasi mengenai 45 persen keuangan daerah berupa penyertaan modal yang difungsikan untuk operasional. "Apakah untuk sarana prasarana penunjang? Masuk juga kah pembayaran gaji di situ? Itu juga kami pertanyakan," sambungnya.
Selain itu, pihaknya menyayangkan sikap PDAM yang dianggap selalu bersembunyi di bawah peraturan. Sementara peraturan bisa diubah sesuai keadaan atau kondisi faktual yang terjadi.
"Tujuannya, bagaimana masyarakat terlayani dengan baik dalam pemasangan sambungan baru dan biaya pemakaian air tidak terlalu mahal. Bukan untuk kami, tapi untuk masyarakat," tandas Mieke Henny.
Penulis/Editor : Hendra
