"Tadi kan banyak catatan-catatan khusus yang disampaikan para fraksi karena hasil dari reses yang dilakukan sepekan lalu," kata Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle usai memimpin rapat paripurna, Senin kemarin (25/11/2019).
Dirinya pun mengatakan Raperda APBD 2020 tetap disahkan demi kepentingan warga Kota Balikpapan. "Tetapi dengan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi tadi," lanjutnya.
Catatan itu diantaranya mengenai layanan air bersih dari PDAM Tirta Manggar, infrastruktur hingga pendidikan, kesehatan dan kemacetan arus lalu lintas.
"Ini menandakan, Pemkot Balikpapan harus ekstra keras dan Wali Kota harus menegur OPD untuk memaksimalkan serta mengoptimalkan kinerja," tegasnya.
DPRD, lanjut Sabaruddin, juga berupaya maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi. Salah satunya melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
"Dari tahun ke tahun, tugas dewan memang kontroling (pengawasan, red), membahas anggaran hingga fungsi legislasi," jelasnya.
Kendati begitu, ia mengingatkan kalau pihaknya tidak bisa melakukan pengawasan 24 jam penuh atas semua kebijakan yang diterbitkan dan dijalankan eksekutif.
"Ketika kami menemukan penyimpangan dan sebagainya, ini bukan domain dewan untuk melakukan penyelidikan, tapi pihak teknis, misalnya Dinas Pekerjaan Umum memanggil kontraktor yang bermasalah," tandasnya.
Sekadar informasi, dalam Rancangan APBD 2020 yang telah disetujui oleh DPRD bersama Pemkot Balikpapan tercantum rincian Pendapatan Daerah Rp2,534 triliun lebih dan Belanja Daerah Rp2,769 triliun lebih. Tidak imbangnya antara pendapatan dengan belanja menjadi defisit Rp160 miliar lebih. (*)
Penulis/Editor : */Hendra
