"Kalau bicara PDAM, warga Joko Tole sudah bosan, sejak zaman Wali Kota Imdaad Hamid, kami seperti tikus mati di lumbung padi, puluhan tahun kami pakai air sumur, kualitasnya jelek," kata Heri Winara, Senin malam (18/11/2019).
Padahal kawasan tersebut terdapat pipa distribusi milik PDAM Tirta Manggar. Tapi warga di sana tidak bisa merasakan layanan air bersih hingga saat ini. "Lebih baik pindahkan saja pipa di RT 57 itu," ucapnya.
Menanggapi itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Wiranata Oey menjelaskan pihaknya terus memperjuangkan aspirasi warga agar direalisasikan oleh PDAM.
"Kami tetap mendorong itu, tidak bisa lagi PDAM mengatakan tidak ada air, tidak ada alat untuk mendorong air agar naik di kawasan tinggi, tidak ada lagi alasan ketiadaan pipa induk," kata Wiranata Oey.
Politikus asal Kecamatan Balikpapan Tengah ini menegaskan, PDAM harus bersinergi dengan DPRD Balikpapan. "Jangan cuma maunya PDAM saja," tegasnya.
Memang beberapa hari ini, PDAM Tirta Manggar mendapat sorotan fraksi-fraksi di DPRD Balikpapan. Tak hanya Fraksi PDI Perjuangan saja.
"Hampir semua seperti Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, kinerja PDAM ini selalu menjadi sorotan," ujarnya.
Terlebih dorongan pembentukan panitia khusus hingga interplasi dan hak angket terus bergulir. "Kalau tidak ada kejelasan ketika interplasi, kami gunakan hak angket," lanjutnya.
Mengingat persoalan layanan air bersih tidak pernah tuntas bertahun-tahun. Sementara penyertaan modal diberikan setiap tahun kepada perusahaan daerah tersebut.
"Warga Joko Tole itu sudah puluhan tahun tidak menikmati air bersih, padahal itu hajat hidup orang banyak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar," tekannya.
UUD 1945 yang dimaksud Wiranata Oey adalah Pasal 33 Ayat 3 yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.
Penulis/Editor : Hendra
