"Rasanya lega, karena Gubernur Kaltim akan memberikan SK secepatnya. Mudah-mudahan pekan ini," kata Abdulloh, Selasa (8/10/2019).
Ditanya mengenai lambatnya SK turun karena kesibukan Gubernur Kaltim yang fokus mendampingi pemerintah pusat dalam proses pemindahan ibu kota negara, Abdulloh tidak meyakini.
"Nggak juga, Gubernur santai-santai saja, sepanjang ada surat masuk, ada pengajuan. Insya Allah, diproses Gubernur," sambungnya.
Bahkan menurutnya, Gubernur ingin percepatan pembangunan di Kaltim. Khususnya untuk Balikpapan yang menjadi kota penyangga IKN.
"Jadi, tidak ada bahasa dari beliau (Gubernur, Red) yang menghambat kegiatan yang bersifat pemerintahan," ujarnya.
Sedangkan mengenai internal Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang dikabarkan terjadi dualisme, ia optimistis tidak akan bermasalah.
"PKS juga sadar, bahwa kepentingan bukan hanya untuk PKS, tapi harus mengedepankan kepentingan Kota Balikpapan," sebutnya.
Terlebih AKD belum ditetapkan karena ketiadaan pimpinan definitif termasuk untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. "PKS sepertinya akan memberikan yang terbaik kepada DRPD," tandas Abdulloh.
Penulis / Editor : Hendra