Penulis: Zulhamri
KORANKALTIM.COM, SANGATTA- Dinas Perkebunan (Disbun) Kutai Timur (Kutim) melakukan bimbingan teknis (Bimtek) dan peningkatan kapasitas aparatur khususnya di Bidang Perlindungan.

1 menit baca

Penulis: Zulhamri
KORANKALTIM.COM, SANGATTA- Dinas Perkebunan (Disbun) Kutai Timur (Kutim) melakukan bimbingan teknis (Bimtek) dan peningkatan kapasitas aparatur khususnya di Bidang Perlindungan.
Kabid Perlindungan, Disbun Kutim, Didik Prayitno dalam upaya mendukung penurunan emisi gas rumah kaca atau program Forest Carbon Partnership Fasility Carbon Fund (FCPF-CF) pihaknya lebih kepada peningkatan kapasitas.
"Kebetulan baru tahun ini kami mendapat alokasi dari Pemprov Kaltim melalui KLHK untin mendukung penurunan emisi karbon," jelas Didik.
Prinsipnya, mendukung perkebunan kelapa sawit rakyat berkelanjutan di Kutim. Pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan menitik beratkan aspek legalitas lahan, tata kelola izin usaha perkebunan, penguatan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), hingga strategi menghadapi isu negatif terhadap kelapa sawit yang semakin masif.
ISPO merupakan regulasi yang wajib diterapkan oleh kepada perusahaan kelapa sawit dalam upaya memelihara lingkungan, meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial, dan penegakan paraturan perundangan Indonesia di bidang kelapa sawit. Penyusunan sistem sertifikasi ISPO mengacu atau didasarkan pada 139 peraturan. "Mulai undang-undang sampai dengan peraturan Dirjen berbagai instansi pemerintah," sebut Didik. (Adv)
Kabid Perlindungan, Disbun Kutim, Didik Prayitno dalam upaya mendukung penurunan emisi gas rumah kaca atau program Forest Carbon Partnership Fasility Carbon Fund (FCPF-CF) pihaknya lebih kepada peningkatan kapasitas.
"Kebetulan baru tahun ini kami mendapat alokasi dari Pemprov Kaltim melalui KLHK untin mendukung penurunan emisi karbon," jelas Didik.
Prinsipnya, mendukung perkebunan kelapa sawit rakyat berkelanjutan di Kutim. Pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan menitik beratkan aspek legalitas lahan, tata kelola izin usaha perkebunan, penguatan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), hingga strategi menghadapi isu negatif terhadap kelapa sawit yang semakin masif.
ISPO merupakan regulasi yang wajib diterapkan oleh kepada perusahaan kelapa sawit dalam upaya memelihara lingkungan, meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial, dan penegakan paraturan perundangan Indonesia di bidang kelapa sawit. Penyusunan sistem sertifikasi ISPO mengacu atau didasarkan pada 139 peraturan. "Mulai undang-undang sampai dengan peraturan Dirjen berbagai instansi pemerintah," sebut Didik. (Adv)







265 km Tenggara BURUSELATAN-MALUKU
16 Nov 2026, 03:51:57 WIB • Kedalaman 323 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG