Pejabat Fungsional (Jafung) Bappeda Kutim, Purno meminta agar ada kemudahan terkait pelaporan pengelolaan anggaran. Khususnya bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola anggaran cukup besar.
"Sebab kegiatan ini terhitung baru khususnya di Kutim. Karena memasuki akhir tahun baru dananya masuk sehingga terkesan lambat untuk realisasinya," jelas Purno saat dikonfirmasi pada Jumat (1/12/2023).
Disebutkan, untuk total keseluruhan dari dana FCPF-CF sebesar Rp6 miliar. Dari jumlah tersebut, terdapat tiga OPD yang mendapat kucuran cukup besar diantaranya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) dan Dinas Perkebunan (Disbun).
"Kami tidak tahu jumlah pastinya, namun yang jelas rata-rata kisaran berjumlah satu miliar lebih," sebutnya.
Untuk itu, diharapkan agar OPD yang bersangkutan lebih memaksimalkan serapan anggaran dan realisasi program agar terus menggenjot pencapaian program.
"Jadi setiap kegiatan bisa memaksimalkan agar tahun berikutnya jumlah anggarannya bisa bertambah," ujarnya.
Karena beberapa OPD lainnya alokasi anggaran terbilang kecil. Tentu kemudahan dalam laporan itu nantinya bisa ditindaklanjuti. Karena masih tahap penyesuaian atau adaptasi dengan mekanisme laporan itu. Diketahui, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah kucurkan anggaran FCPF-CF atau emisi rumah kaca di 10 kabupaten/kota.
"Patut bersyukur kita masih dipercaya dan diamanahkan mengelola program FCPF-CF. Semoga terus berkelanjutan dan nilainya bertambah," imbuhnya. (Adv)
Editor: Maruly Z