Rakornas Posyandu tahun 2024 menjadi yang pertama sekaligus dirangkai dengan launching logo Posyandu yang disaksikan peserta dari Sabang hingga merauke.
Kegiatan ini pun dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian sebagai Keynote Speaker. Mendagri, Muhammad Tito Karnavian dalam sambutannya mengatakan bahwa Posyandu memiliki tugas membantu kepala desa/kelurahan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.
“Posyandu membawa wawasan baru bahwa tugas Posyandu dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan enam bidang yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibum, dan perlindungan masyarakat dan sosial. Sehingga mampu ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desa/kelurahan,” ucap Tito Karnavian.
Kegiatan Rakornas Posyandu dirangkai dengan sosialisasi yang menghadirkan sejumlah narasumber antara lain Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Dr. Drs. Laode Ahmad P. Balombo, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan dan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Ir. Restuardy Daud dengan materi terkait tugas dan bagian dari Posyandu.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Pembina Posyandu Tingkat Pusat, Tri Tito Karnavian menjelaskan ada yang menjadi landasan kuat, persepsi, dan keputusan yang diambil bersama untuk kemajuan Posyandu dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan dan kelurahan.
“Rakornas pertama ini merupakan sejarah bagi reformasi transformasi dari Posyandu. Peran Posyandu sebagai pos pelayanan terpadu untuk kepentingan masyarakat agar program pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mencapai sasaran secara cepat,” jelasnya.
Terpisah, Pembina Posyandu tingkat Kabupaten PPU, Linda Romauli Siregar menyampaikan bahwa hal ini sudah sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo, bahwa pembangunan tidak terpusat di kota saja akan tetapi harus sampai ke pelosok Indonesia.
“Dikatakan hal ini sudah sesuai dengan penyampaian presiden RI bapak Joko widodo bahwa pembangunan tidak lagi terpusat di perkotaan (sentralisasi) melainkan harus menyebar di seluruh pelosok Indonesia (desentralisasi). Di samping itu pembangunan desa juga dimaksudkan untuk mengurangi laju urbanisasi,” kata Linda.
Turut hadir dalam Rakornas Posyandu tahun 2024 ini seluruh Tim Penggerak (TP) pembina Posyandu tingkat Provinsi, TP Posyandu tingkat kota/kabupaten, lurah/kepala Desa se Provinsi Banten dan DKI Jakarta, para Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) seluruh Indonesia, dan para kepala Bidang dari dinas terkait. (Adv)
Editor: Aspian Nur