Pj Bupati PPU Makmur Marbun : Rakornas Bapemperda Terasa Spesial dan Berbeda

Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri sekaligus Penjabat (Pj) Gubernur Katim, Akmal Malik di SM Tower & Convention Center Berau.

Akmal Malik dalam kesempatan ini mengatakan penyusun peraturan daerah, seperti biro hukum, bagian hukum maupun pihak yang terlibat agar menghindari keracunan regulasi yang menyebabkan keterlambatan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

“Maksud saya, cara berpikir kita tentang regulasi itu masih yang lama. Sementara di pusat, kecepatan regulasi itu sangat tinggi. Sehingga daerah kecepatannya tidak mengikuti pemerintah pusat,” ungkapnya, Selasa (23/7/2024).

Akmal menjelaskan, dasar hukum penetapan kebijakan di daerah masih mengacu pada regulasi lama. Karena itu, daerah selalu Iambat bergerak dengan alasan menyesuaikan regulasi, sehingga kecepatan di daerah untuk melaksanakan regulasi masih rendah.

“Pemerintah pusat sudah cepat melaksanakan regulasi. Sedangkan daerah masih kurang inovatif, sebab bicaranya selalu yang dulu. Akhirnya, untuk penentu kebijakan selalu Iambat. Padahal, dunia sudah berubah,” akunya.

Dikesempatan yang sama, Makmur Marbun selaku Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara sekaligus Direktur Produk Hukum Daerah (PHD) menyampaikan Rakornas yang digelar sangat spesial karena dapat terselenggara berkat kerjasama antara Kemendagri, Pemprov Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Berau.

“Rakornas Bapemperda ke-3 pun terasa spesial dan berbeda karena dilaksanakan di daerah, termasuk wujud sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045,” bebernya.

Rakornas Bapemperda ini mengangkat beberapa isu-isu strategis yang perlu untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintahan Daerah berdasarkan asas desentralisasi sebagai amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Rakornas Bapemperda kali ini dimaksudkan dalam rangka optimalisasi peran strategis Bapemperda dan biro hukum provinsi serta bagian hukum kabupaten/kota dalam penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya dalam konteks pembentukan produk hukum di daerah,” ujar Marbun.

Menurutnya, tujuan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional ini untuk melakukan penegasan tentang betapa strategisnya peran dan fungsi Bapemperda dan biro hukum provinsi serta bagian hukum kabupaten/kota dalam penyelenggaraan otonomi daerah menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Hasil Rakornas diinginkan menghasilkan penguatan reformasi politik, hukum dan birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

“Terkhusus peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip otonomi daerah guna menuju Indonesia Emas Tahun 2045,” tutupnya. (Adv)

Editor: Aspian Nur

Pj Bupati PPU Makmur Marbun : Rakornas Bapemperda Terasa Spesial dan Berbeda

Berita Terkait

Maknai Hari Kesaktian Pancasila, Dispora Kutim Dorong Pemuda Ambil Peran dalam Pembangunan

Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Kutim Ajak Generasi Muda Hayati Nilai Pancasila

Ruang Fiskal Berau Terbatas, APBD Perubahan 2026 Diprioritaskan Belanja Wajib dan Layanan Dasar

Atasi Kelangkaan Solar Nelayan, DLHK Kukar Sulap Sampah Plastik jadi BBM

Dana Kurang Salur Rp3 Triliun Segera Cair, Struktur Fiskal Kukar Diproyeksi Melonjak di 2027

Sekda Sunggono Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kukar

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini