Penulis : Muhammad Heriansyah 

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat langkah antisipasi terhadap dampak kebijakan pemerintah pusat, termasuk terkait penyesuaian subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan, kebijakan mengenai subsidi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga agar dampak lanjutan kebijakan tersebut tidak menekan kondisi ekonomi masyarakat di daerah.

Menurut Aulia, Pemkab Kukar akan fokus menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. “Kewenangan itu berada pada pemerintah pusat. Kalau kita di daerah masih menjaga proses ikutan dari proses pemangkasan ini, salah satunya adalah kita menjaga supaya tidak terjadi inflasi yang berlebihan sehingga menimbulkan lonjakan harga di tengah-tengah masyarakat,” kata Aulia.

Orang nomor satu Kukar ini menekankan pengendalian inflasi menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah sebab kenaikan harga yang tidak terkendali dapat memberikan tekanan terhadap masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Karena itu, Pemkab Kukar terus menjaga kemampuan atau daya beli masyarakat agar pemenuhan kebutuhan pokok tetap berjalan dengan baik. “Kami juga menjaga terkait dengan kemampuan atau daya beli masyarakat sehingga pemenuhan kebutuhan pokok dari masyarakat itu bisa terpenuhi dengan baik,” sebutnya.

Tak hanya harga kebutuhan pokok, Aulia menyebut kondisi pendapatan masyarakat juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat perlu diantisipasi melalui langkah-langkah di daerah sehingga tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap perekonomian masyarakat Kukar.

“Yang paling penting adalah kami menjaga dari pendapatan masyarakat itu sendiri, sehingga kebijakan yang dilakukan di tingkat pusat itu tidak mempengaruhi di tingkat daerah,” tegasnya.

Aulia berharap setiap penyesuaian kebijakan di tingkat nasional tetap diikuti dengan penguatan sektor-sektor produktif. Dengan demikian, perubahan pada satu sisi kebijakan dapat diimbangi dengan kebijakan atau dukungan pada sektor lainnya yang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. “Kalau kebijakan pusat ini kan ada check and balance. Ketika di sini dikurangi, artinya ada penyesuaian di tempat mana lagi,” jelasnya.

Bupati berharap kebijakan tersebut pada akhirnya dapat diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor produktif yang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.

“Kita berharap ini tersalur ke sektor-sektor produktif sehingga ini bisa menjadi daya dorong atau daya dukung sendiri untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Pemkab Kukar akan terus memastikan berbagai langkah pemerintah daerah. “Adapun langkah yang dilakukan yakni tetap berpijak pada kepentingan masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi, daya beli, pemenuhan kebutuhan pokok, serta keberlanjutan pendapatan masyarakat ditengah dinamika kebijakan nasional,” tegasnya. (adv)