Penulis : Muhammad Heriansyah 

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG  – Infrastruktur tetap menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian dalam rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Tahun Anggaran 2026.

Meski secara keseluruhan belanja daerah mengalami penurunan Rp94,17 Miliar menjadi Rp7,12 Triliun, pemerintah daerah tetap mengalokasikan sekitar Rp1,33 Triliun untuk belanja modal.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kukar Sunggono saat membacakan sambutan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri pada Rapat Paripurna ke-7 Masa Sidang I DPRD Kukar, Senin (28/9/2026).

Dari total belanja modal tersebut, alokasi terbesar diarahkan untuk belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang mencapai Rp605,98 Miliar.

Kemudian belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp422,69 Miliar serta peralatan dan mesin sebesar Rp257,26 Miliar.

Sementara belanja modal tanah dialokasikan sebesar Rp17,40 Miliar.

Adapun belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp25,69 Miliar dan belanja modal aset lainnya sebesar Rp2,11 Miliar.

Menurut Sunggono, penyesuaian anggaran dalam rancangan P-APBD 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi fiskal daerah serta berbagai regulasi yang berlaku.

“Perubahan APBD merupakan dokumen yang menggambarkan perubahan kebijakan fiskal, proyeksi pendapatan dan rencana belanja daerah,” kata Sunggono membacakan sambutan Bupati.

Perubahan tersebut dilakukan agar anggaran tetap relevan dan efektif dalam mendukung tujuan pembangunan daerah.

Selain belanja modal, belanja operasi masih menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp5,22 Triliun.

Belanja pegawai mencapai Rp2,42 Triliun, sedangkan belanja barang dan jasa sebesar Rp2,66 Triliun.

Sementara itu, belanja bunga dialokasikan Rp23,41 Miliar, hibah Rp114,66 Miliar dan subsidi Rp146,73 Juta. Belanja bantuan sosial tetap sebesar Rp602,50 Juta.

Sunggono menjelaskan penyesuaian belanja juga dipengaruhi kebijakan efisiensi pemerintah, termasuk pembatasan perjalanan dinas serta penggunaan kendaraan dinas.

Di tengah keterbatasan ruang fiskal, Pemkab Kukar tetap berupaya menjaga alokasi belanja yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Rancangan P-APBD 2026 tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kukar dengan harapan dapat disepakati dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (adv)