Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung transformasi digital pemerintahan daerah.
Plt. Kepala Diskominfo Kukar, Solihin menyampaikan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. “Pemerintah daerah wajib menyusun Arsitektur SPBE sebagai dasar integrasi layanan digital pemerintahan. Hal ini untuk memastikan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan terstandar,” jelasnya, Selasa (15/7/2025).
Sosialisasi ini bertujuan menyampaikan hasil akhir penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE Kabupaten Kukar, sekaligus memperkenalkan pedoman teknis yang berkaitan dengan manajemen risiko, layanan, dan aset TIK. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong peningkatan pemahaman perangkat daerah dalam menerapkan kebijakan SPBE secara teknis di masing-masing unit kerja.
Kegiatan yang berlangsung dihadiri oleh perwakilan seluruh perangkat daerah serta tim teknis SPBE dari Diskominfo Kukar. Narasumber berasal dari PT Digitama Sinergi Indonesia selaku konsultan penyusunan dokumen teknis SPBE. Mereka memaparkan berbagai standar dan metodologi yang digunakan dalam penyusunan dokumen SPBE Kukar.
Solihin juga menginformasikan bahwa Kukar telah ditetapkan sebagai salah satu lokus pemantauan SPBE Tahun 2025 oleh Kementerian PANRB. Hal ini menjadi bagian dari masa transisi nasional menuju pengukuran Indeks Pemerintahan Digital yang akan menggantikan indeks SPBE saat ini. “Oleh karena itu, seluruh dokumen dan kebijakan yang disusun hari ini akan menjadi bahan evaluasi utama di tingkat nasional,” ungkapnya.
Solihin juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah dan pihak-pihak terkait yang telah aktif dalam pengumpulan data, baik secara daring maupun melalui kegiatan on desk interview pada bulan Juni lalu. Proses tersebut dinilai sangat membantu dalam penyusunan dokumen teknis SPBE Kukar.
“Semoga kolaborasi yang telah terbangun ini terus berlanjut dalam implementasi SPBE dan mendukung suksesnya transisi menuju pemerintahan digital yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas,” pungkas Solihin. (adv)