Pembangunan pabrik ini menjadi bagian dari program strategis Pemkab Kukar dengan melibatkan potensi wilayah Kecamatan Kembang Janggut dan sekitarnya yang melimpah adanya perkebunan kelapa sawit.
Plt Camat Kembang Janggut, Suhartono menyampaikan bahwa Kecamatan Kembang Janggut sepenuhnya berkomitmen untuk mengawal proyek ini.
“Program 2025 masih sesuai dengan arahan bupati untuk terus mengawal pembangunan pabrik minyak merah, khususnya di Desa Klekat, bahkan dengan adanya program nasional yaitu Koperasi Merah Putih nantinya bisa coba kita kolaborasikan,” kata Suhartono kepada korankaltim.com, Senin (30/6/2025).
Menurutnya, proyek ini tidak hanya penting untuk memastikan ketersediaan minyak alternatif, tetapi juga membuka peluang lapangan kerja dan mendongkrak nilai tambah komoditas sawit lokal karena sumber bahan bakunya pasti terpenuhi karena banyaknya kebun sawit milik masyarakat di Kembang Janggut.
“Memang kita nanti ke depannya ini Koperasi Merah Putih ini kan per desa nanti kita akan coba mengembangkan lingkup kecamatan, jadi gabungan dari beberapa desa itu untuk menyumbangkan atau memberikan investasi bermodal jadi digabung untuk mengelola, seperti kata Pak Wamen (wakil menteri) itu koperasi sekunder, jadi dari beberapa koperasi di desa digabung untuk dikelola di tingkat kecamatan depannya,” ungkap Tono sapaan akrabnya.
Upaya ini sebut Tono akan sambil menunggu selesainya pembangunan pabrik minyak makan merah itu sendiri, apakah akan tetap berlanjut karena progresnya sambil menunggu kajian dari Disperindag Kukar juga rencana dari Pemerintah Provinsi Kaltim yang berencana dengan pembangunan serupa.
“Kita masih menantikan karena sampai hari ini kan banyak petani sawit menjual hasil pertaniannya yaitu TBS (tandan buah segar) ke perusahaan Rea Kaltim, maksud kami ya kenapa tidak pemerintah daerah saja yang membeli dengan menyediakan pabrik sentralnya sendiri jadi pemerintah yang bersaing dengan pihak swasta,” sebutnya.
Dengan demikian, lanjut Tono maka kesejahteraan petani warga masyarakat kita itu lebih terjamin, karena selama ini yang menentukan harga TBS itu dari pihak perusahaan.
“Sesuka perusahaan, tergantung dia mau bikin harga berapa tetapi kalau ini dari pemerintah nanti bisa mensejahterakan warga masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Kembang Janggut,” tegasnya. (Adv)
Editor: Erwin