Bupati Kukar, Edi Damansyah menegaskan pihaknya masih menunggu arahan final dari pemerintah pusat sekaligus menyelesaikan sejumlah persoalan teknis di lapangan sebelum pelantikan resmi dapat dilakukan.
Bupati Kukar menyebutkan saat ini jajaran Pemerintah Kabupaten, termasuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), tengah bekerja untuk memastikan penempatan P3K dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing unit kerja, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Masih ada sejumlah hal teknis yang perlu dirapikan, misalnya seorang peserta memilih SD 01, tapi ternyata di sekolah itu jumlah gurunya sudah penuh. Maka dilakukan pergeseran, bukan dalam bentuk mutasi, tapi penugasan ke sekolah lain yang membutuhkan,” jelasnya, Rabu (8/5).
Namun Edi memastikan bahwa adanya pergeseran tetap dalam kerangka penugasan yang sah dan berdasarkan prinsip kebutuhan daerah dan kenyataan lapangan.
“Sudah kami rapatkan bersama BKPSDM dan OPD terkait. Kami ingin yang terbaik untuk peserta P3K dan juga untuk pelayanan publik. Masih diproses oleh BKPSDM perkiraan satu minggu ke depan untuk penentuan final,” tambahnya.
Bupati berharap kepada seluruh peserta P3K agar bersabar dan mempercayakan proses ini kepada pemerintah daerah. Menurutnya, penempatan ini bukan hanya soal administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan pemerataan pelayanan di seluruh wilayah Kukar, termasuk wilayah pedalaman dan pesisir.
Dengan proses finalisasi yang hampir selesai, Edi menegaskan bahwa pelantikan dan penugasan P3K akan segera diumumkan begitu seluruh mekanisme administrasi dan teknis diselesaikan. Pihaknya juga berkomitmen untuk tidak tinggal diam, terutama dalam mengawal proses pelantikan P3K hingga tuntas. "Intinya sabar saja dulu, kami juga masih menunggu kebijakan pusat," tutupnya. (Adv)
Editor: Aspian Nur