Rapat tersebut membahas secara khusus antisipasi cuaca ekstrem yang diperkirakan masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan prakiraan cuaca, hujan dengan intensitas tinggi diprediksi turun hampir setiap hari hingga Sabtu. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga kelancaran distribusi logistik pemilu serta menjamin tingkat partisipasi pemilih tetap optimal.
“Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan distribusi logistik berjalan lancar dan aman. Meskipun teknisnya ditangani oleh KPU, kami turut serta memantau dan mendukung setiap prosesnya,” jelasnya.
Salah satu fokus utama adalah penanganan dampak banjir yang berpotensi mengganggu distribusi dan pelaksanaan pemungutan suara. Rinda menyebutkan bahwa bila terjadi banjir, Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerah terdampak bisa saja digeser, demi menjaga keselamatan dan kenyamanan pemilih.
“Jika ada TPS yang terdampak banjir, tentu tidak mungkin kami memaksa warga untuk datang. Oleh karena itu, pemantauan situasi di lapangan akan terus dilakukan secara intensif,” tambahnya.
Ia juga menyarankan kepada KPU agar mendistribusikan logistik ke wilayah-wilayah rawan banjir seperti Muara Wis dan Muara Muntai melalui jalur air, karena jalur darat dinilai berisiko tinggi jika terendam.
Terkait jadwal distribusi logistik, Rinda menjelaskan bahwa logistik PSU dijadwalkan sudah tiba di kecamatan pada Rabu, di desa atau kelurahan pada Jumat, dan pada H-1 pelaksanaan sudah harus berada di masing-masing TPS.
“Kami harap partisipasi pemilih minimal bisa menyamai Pilkada sebelumnya, yakni sekitar 70 persen,” harapnya. (Adv)
Editor: Aspian Nur