Hal tersebut ia sampaikan pasca menghadiri Rapat Koordinasi Forkompinda se-Kalimantan Timur (Kaltim) Tim Pemantau Perkembangan Politik Daerah, yang dilaksanakan dalam rangka persiapan Pilkada Serentak 2024, di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (13/11/2024).
Menurutnya, sinergitas antara seluruh anggota Forkompinda menjadi penting dalam mendukung dan mengawal suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
"Sinergi antar Forkompinda di daerah sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan Pilkada. Kami terus memantau setiap tahapan, baik dari sisi logistik maupun aspek lainnya," ujar Muzakkir.
Seperti diketahui, salah satu hal yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat tersebut adalah masalah persiapan logistik, khususnya terkait dengan surat suara.
Ahmad Muzakkir mengungkapkan bahwa pihaknya bersama tim telah melakukan kunjungan lapangan untuk memeriksa kondisi logistik persiapan Pilkada di Balikpapan.
Termasuk turun kelapangan melakukan pengecekan di gudang logistik KPU Balikpapan. Dan berdasarkan informasi yang diterima dari kepolisian, terdapat kekurangan beberapa surat suara dan beberapa di antaranya dalam kondisi rusak.
Namun, Muzakkir memastikan bahwa KPU telah mengajukan permintaan penambahan dan penggantian surat suara yang masih kurang atau rusak.
Tak hanya itu, dirinya juga turut menyoroti dua isu penting lainnya dalam rangka persiapan Pilkada Serentak 2024, yaitu partisipasi pemilih dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ia menekankan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam pilkada adalah memastikan tingginya partisipasi pemilih. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak untuk bekerja sama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka.
"Partisipasi pemilih harus kita tingkatkan, ini menjadi tugas bersama. Koordinasi antar Forkompinda di daerah harus semakin solid,"jelasnya.
Maka dari itu, ia juga mengingatkan agar netralitas ASN tetap dijaga sepanjang proses pilkada. Ia menyatakan bahwa mengenai hal itu sudah ada yang mengatur tentang pentingnya netralitas ASN dalam penyelenggaraan pilkada.
"Jika ada pelanggaran terkait netralitas ASN, kami serahkan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti," tegasnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat komitmen semua pihak terkait untuk memastikan kelancaran proses Pilkada Serentak 2024.
Selain itu, koordinasi yang baik antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sangat diharapkan agar pilkada berjalan dengan lancar, aman, dan demokratis. (adv)