Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Balikpapan, Ahmad Muzakkir mengatakan, sebagai bagian dari pemerintah Pemkot Balikpapan memiliki tanggung jawab untuk memastikan alokasi dana untuk program ini.
"Informasi ini disampaikan Sekda Pemprov Kaltim Sri Wahyuni tapi keputusan resmi belum kami terima," ujarnya Jumat (1/11/2024).
Mengenai program makan bergizi gratis ini saat ini masih dalam proses pembahasan meliputi sumber alokasi pendanaannya dalam mensukseskan program tersebut. Apakah nantinya dengan opasi alokasi 3 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan opsi 20 persen dari sektor pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota. "Ini menjadi bagian dari belanja tahun 2025. Kami akan melakukan perhitungan dan justifikasi," tuturnya.
Pemkot Balikpapan telah melakukan pemetaan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mempersiapkan alokasi anggaran jika kebijakan dari pemerintah pusat sudah dikeluarkan.
"Ini masih informasi awal. Kami harus mengikuti aturan yang berlaku, terutama jika ada produk hukum yang harus dipatuhi," tandasnya.
Seperti diketahui, program makan bergizi gratis satu prioritas dari pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Saat kampanye Pilpres, Prabowo memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai Rp460 Triliun untuk memberikan makanan bergizi sementara di RAPBN 2025, program ini dianggarkan sebesar Rp71 Triliun.
Inisiatif makan bergizi gratis ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan memenuhi kebutuhan gizi mereka. Prabowo menekankan asupan makanan bergizi adalah langkah penting untuk membangun generasi muda yang sehat dan produktif, sekaligus memberdayakan ekonomi kerakyatan. (Adv)
Editor: Aspian Nur