Beberapa kendala yang pihaknya alami yakni antara lain budaya beternak dari masyarakat Kaltim yang berbeda seperti masyarakat di Pulau Jawa. Ditambah lagi dengan letak geografis Kaltim yang cukup bervarian sehingga membuat perkembangan peternakan menjadi sedikit terkendala.
"Untuk luas wilayah kita memang unggul tetapi, budaya beternak di Jawa dengan Kaltim itu berbeda. Itu yang jadi salah satu alasan bahwa tidak bisa dibandingkan antara di Pulau Jawa dengan di sini," jelasnya.
Fahmi mengaku untuk di Kaltim cukup banyak lahan yang awalnya terbuka bebas dapat digunakan untuk beternak, namun kini justru menjadi terbatas karena adanya perizinan, baik sektor perkebunan kelapa sawit maupun pertambangan batu bara.
"Makanya kita harus mengamankan kawasan peternakan ke depan untuk memastikan populasi sapi bisa kita kendalikan," ungkapnya.
Kemudian, kawasan perternakan pun di Kaltim sejatinya sangat minim bahkan untuk di level provinsi pada tata ruang itu yang ada hanya kawasan pertanian. Hanya saja kabupaten kota yang diwajibkan membuat tata ruang dalam bentuk pola ruang ke pertanian, tanaman pangan holtikultura, perkebunan dan peternakan.
"Makanya kami sekarang salah satu pendekatan yang kami lakukan berkoordinasi dengan tata ruang kabupaten kota untuk memastikan kawasan peternakan itu ada. Mereka yang memukul gongnya tapi kami yang harus memahamkan," jelasnya. (Adv/Diskominfo Kaltim)
Penulis: Faishal Ays
Editor: Supiansyah
Beberapa kendala yang pihaknya alami yakni antara lain budaya beternak dari masyarakat Kaltim yang berbeda seperti masyarakat di Pulau Jawa. Ditambah lagi dengan letak geografis Kaltim yang cukup bervarian sehingga membuat perkembangan peternakan menjadi sedikit terkendala.
"Untuk luas wilayah kita memang unggul tetapi, budaya beternak di Jawa dengan Kaltim itu berbeda. Itu yang jadi salah satu alasan bahwa tidak bisa dibandingkan antara di Pulau Jawa dengan di sini," jelasnya.
Fahmi mengaku untuk di Kaltim cukup banyak lahan yang awalnya terbuka bebas dapat digunakan untuk beternak, namun kini justru menjadi terbatas karena adanya perizinan, baik sektor perkebunan kelapa sawit maupun pertambangan batu bara.
"Makanya kita harus mengamankan kawasan peternakan ke depan untuk memastikan populasi sapi bisa kita kendalikan," ungkapnya.
Kemudian, kawasan perternakan pun di Kaltim sejatinya sangat minim bahkan untuk di level provinsi pada tata ruang itu yang ada hanya kawasan pertanian. Hanya saja kabupaten kota yang diwajibkan membuat tata ruang dalam bentuk pola ruang ke pertanian, tanaman pangan holtikultura, perkebunan dan peternakan.
"Makanya kami sekarang salah satu pendekatan yang kami lakukan berkoordinasi dengan tata ruang kabupaten kota untuk memastikan kawasan peternakan itu ada. Mereka yang memukul gongnya tapi kami yang harus memahamkan," jelasnya. (Adv/Diskominfo Kaltim)
Penulis: Faishal Ays
Editor: Supiansyah