Dikatakan Sunggono, bahwa penyelenggaran penanggulangan bencana yang tertulis dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2007 merupakan serangkaian upaya yang dilakukan dalam tahapan pra bencana, saat terjadi bencana serta pasca bencana.
Secara umum upaya tersebut meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat serta pemulihan (rehabilitas dan rekonstruksi). “Pengkajian kebutuhan pasca bencana merupakan acuan dasar dalam penyusunan R3PB,” kata Sunggono.
Untuk dapat melakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana dan menyusun R3PB, maka diperlukan peran petugas dengan keahlian khusus yang memadai secara kualitas dan kuantitas serta dengan meningkatnya trend kejadian bencana juga menimbulkan peningkatan kebutuhan akan petugas pengkajian di daerah yang masih minim hingga saat ini.
Dia menambahkan, seluruh program maupun kegiatan R3PB pasca bencana harus selaras dan terintegrasi secara holistic dengan rencana pembangunan, baik di tingkat pusat dan daerah.
Adapun Bimtek dan pendampingan kali ini berfokus pada proses dan mekanisme dari pengkajian kebutuhan pasca bencana atau Jitupasna. Untuk diketahui, Jitupasna merupakan rujukan dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau sering disebut dengan R3PB.
Pengkajian kebutuhan pasca bencana yang disusun harus menerapkan prinsip prudent, efektif, efisien, ekonomis, akuntabel dan transparan. (adv/prokom08/Diskominfo Kaltim)
Dikatakan Sunggono, bahwa penyelenggaran penanggulangan bencana yang tertulis dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2007 merupakan serangkaian upaya yang dilakukan dalam tahapan pra bencana, saat terjadi bencana serta pasca bencana.
Secara umum upaya tersebut meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat serta pemulihan (rehabilitas dan rekonstruksi). “Pengkajian kebutuhan pasca bencana merupakan acuan dasar dalam penyusunan R3PB,” kata Sunggono.
Untuk dapat melakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana dan menyusun R3PB, maka diperlukan peran petugas dengan keahlian khusus yang memadai secara kualitas dan kuantitas serta dengan meningkatnya trend kejadian bencana juga menimbulkan peningkatan kebutuhan akan petugas pengkajian di daerah yang masih minim hingga saat ini.
Dia menambahkan, seluruh program maupun kegiatan R3PB pasca bencana harus selaras dan terintegrasi secara holistic dengan rencana pembangunan, baik di tingkat pusat dan daerah.
Adapun Bimtek dan pendampingan kali ini berfokus pada proses dan mekanisme dari pengkajian kebutuhan pasca bencana atau Jitupasna. Untuk diketahui, Jitupasna merupakan rujukan dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau sering disebut dengan R3PB.
Pengkajian kebutuhan pasca bencana yang disusun harus menerapkan prinsip prudent, efektif, efisien, ekonomis, akuntabel dan transparan. (adv/prokom08/Diskominfo Kaltim)