Dikatakan Hery, butuh kesadaran dari semua pihak baik dari pemerintahan, dunia usaha hingga masyarakat untuk tidak memberi atau menerima gratifikasi baik berupa uang hingga barang. Dia menambahkan, UPG Provinsi Kaltim memiliki peran sebagai motor penggerak kegiatan pengendalian gratifikasi, sehingga dapat mengurangi tekanan psikologis untuk melaporkan gratifikasi kepada KPK, karena penerima gratifikasi cukup melapor ke UPG.
“Jadi kami di UPG Provinsi Kaltim ini menjadi perpanjangan tangan KPK dalam hal pusat informasi gratifikasi. Kami (UPG) juga berperan memberikan masukan kepada pimpinan lembaga untuk memperbaiki area yang rawan gratifikasi atau korupsi,”kata Hery.
Dia menyebut, jika terjadi tindak gratifikasi, maka harus segera dilaporkan kepada UPG dalam waktu 10 hari, kemudian laporan tersebut harus disampaikan lagi oleh UPG ke KPK maksimal dalam waktu 30 hari kerja. Jika selama 30 hari kerja tidak dilaporkan, gratifikasi yang diterima masuk kategori tindak pidana korupsi.
“Misalnya ada kepala instansi berkaitan jabatannya menerima hadiah sarung, itu harus dilaporkan ke UPG, kemudian UPG meneruskan ke KPK. Termasuk misalnya menerima bingkusan kue, itu juga harus dilaporkan ke UPG, difoto sebagai dokumentasi. Kuenya tidak masalah diberikan ke yayasan misalnya, asalkan ada dokumentasi fotonya tadi sebagai bukti,” ungkap Heri lagi.
Kendala yang dihadapi UPG saat ini jelas Hery, pihaknya belum memiliki ruang penyimpanan yang khusus menampung barang-barang gratifikasi dari sejumlah instansi dilingkungan provinsi Kaltim.
Untuk diketahui, dalam zoom meeting yang diikuti anggota UPG, para peserta mendapatkan banyak materi berkenaan gratifikasi, mulai pemahaman gratifikasi, pola pelaporan, analisis area rawan gratifikasi, hingga pemanfaatan data gratifikasi untuk perbaikan sistem. (adv)
Penulis: Maruly Zainuddin
Editor : Rusdi
