Pemerataan pembangunan di Kota Bontang menunjukkan progres signifikan. Tidak hanya mengalami pertumbuhan ekonomi yang solid, kualitas distribusi pendapatan masyarakat juga membaik. Rasio Gini Bontang kini berada di angka 0,330, lebih rendah dari rata-rata nasional di angka 0,381.
Rasio gini adalah ukuran statistik untuk mengukur tingkat ketidakmerataan atau ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menilai capaian pemerataan ini menjadi bukti bahwa pembangunan daerah berjalan inklusif dan manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat.
“Angka ini menunjukkan pendapatan warga semakin merata. Ini bukan hanya soal pertumbuhan, tapi bagaimana hasil pembangunan bisa dirasakan semua kalangan,” ujarnya, Minggu (23/11/2025).
Menurut dia, membaiknya pemerataan tidak lepas dari penguatan berbagai program penghidupan masyarakat, terutama di sektor UMKM, pemberdayaan kelompok rentan, serta perluasan akses ekonomi berbasis komunitas.
Lebih jauh, ia menyebut, kebijakan pemerintah kota tidak hanya berfokus pada industri besar, tetapi memperkuat fondasi ekonomi rakyat.
“UMKM kita tumbuh pesat, program sosial tepat sasaran, dan semangat gotong royong masyarakat sangat kuat. Itulah faktor utama yang menjaga kestabilan ekonomi Bontang dari bawah,” terangnya.
Meski pertumbuhan ekonomi nonmigas mencapai 9,8 persen, Neni menegaskan bahwa keberhasilan Bontang bukan semata soal angka tinggi, melainkan transformasi struktur ekonomi yang lebih mandiri.
Setelah sempat minus 2,15 persen pada 2024, pemulihan berjalan cepat dan merata di seluruh lapisan masyarakat.
Ia menjelaskan, tren pertumbuhan Bontang memperlihatkan lonjakan bertahap dari kuartal pertama hingga akhir tahun, namun pemerataan menjadi indikator penting yang memastikan semua warga ikut merasakan hasil pembangunan.
“Sektor nonmigas menjadi lokomotif baru, tetapi keberhasilannya ditopang oleh partisipasi masyarakat yang luar biasa,” ucapnya.
Neni menegaskan pencapaian pemerataan tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dunia usaha. Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan perusahaan menjadi faktor penentu dalam mengendalikan ketimpangan pendapatan di daerah.
“Kota ini tumbuh karena semua bergerak bersama. Tidak mungkin pemerintah berjalan sendiri tanpa sinergi yang kuat dari masyarakat dan sektor industri,” katanya.
Ia berharap membaiknya pemerataan pendapatan di Bontang dapat terus dipertahankan. Pemerintah, kata Neni, akan terus mendorong kebijakan yang berorientasi pada inklusivitas dan pemerataan manfaat pembangunan. (Adv)
Editor: Erwin