Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) harus menjadi perhatian serius seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.
“Keharmonisan keluarga ASN berpengaruh langsung pada kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di kota taman,” ujarnya, Selasa (18/11/2025).
Meskipun angka KDRT di Bontang pada 2025 cenderung menurun, langkah pencegahan tidak boleh kendor. Neni menyebut berbagai pelatihan dan pembinaan yang digelar pemerintah harus diikuti dengan kesadaran ASN untuk memperbaiki komunikasi dan memperkuat ketahanan keluarga.
“Kalau pelatihan sudah banyak, pembinaan juga ada, tapi kasus tetap tinggi, berarti ada yang perlu kita evaluasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, banyak kasus KDRT berawal dari persoalan internal rumah tangga yang tidak diselesaikan sejak dini, seperti kecemburuan berlebih, perselingkuhan, hingga tekanan ekonomi.
“Di Era digital ini memunculkan tantangan baru, seperti maraknya judi online dan penggunaan media sosial yang berpotensi memicu konflik suami-istri,” katanya.
Neni meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk melakukan deteksi dini terhadap ASN yang menunjukkan tanda-tanda mengalami tekanan rumah tangga. Ia menegaskan pencegahan lebih utama daripada penanganan.
“Kalau ada tanda-tanda potensi KDRT, segera dibantu. Jangan dibiarkan sampai pecah konflik,” pungkasnya.
Dirinya mengajak seluruh pihak untuk mengawasi dan melaporkan jika adanya potensi KDRT dalam rumah tangga ASN, karena hal tersebut bukan hanya persoalan keluarga, tetapi persoalan kemanusiaan yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan masyarakat. (Adv)
Editor: Erwin