Rakor turut menghadirkan Direktur Kearsipan Daerah I Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Irwanto Eko Saputro, sebagai narasumber utama.
Dalam arahannya, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menekankan bahwa digitalisasi arsip bukan hanya sekadar penerapan teknologi, tetapi juga upaya membangun perubahan budaya kerja birokrasi yang lebih profesional dan efisien.
“Arsip bukan hanya tumpukan kertas, tetapi rekam jejak perjuangan dan perjalanan sejarah kita. Melalui digitalisasi arsip, kita tidak hanya menjaga dokumen, tapi juga membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menambahkan, konsistensi dalam pengelolaan arsip di seluruh perangkat daerah sangat dibutuhkan. Sebab, kearsipan merupakan bagian dari indikator penting dalam reformasi birokrasi dan turut memengaruhi penilaian kinerja pegawai serta pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Rakor ini juga menjadi ajang berbagi pengetahuan dan praktik baik antarperangkat daerah dalam penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), yang merupakan bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Sekretaris DPK Bontang, Hapidah, menyebut kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarinstansi.
“Melalui Rakor ini, kita ingin menyamakan persepsi dan komitmen dalam membangun sistem kearsipan yang tertib, teratur, dan terintegrasi secara digital,” katanya.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap perangkat daerah dan arsiparis yang berprestasi, Rakor juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan Good Archival Governance Awards (GAGAS), Lomba Penerapan SRIKANDI, dan Arsiparis Teladan 2025.
Selain jajaran kepala perangkat daerah, kegiatan ini turut dihadiri oleh arsiparis dari berbagai instansi, serta ditutup dengan penyerahan arsip statis kepada sejumlah OPD sebagai simbol komitmen menjaga warisan dokumenter pemerintahan Kota Bontang. (Adv)
Editor: Aspian Nur
