Terkait hal itu, Bapenda akan menidak tegas para penunggak pajak. "Dua hari berturut-turut kami lakukan tindakan tegas dan itu akan terus berlanjut," tegas Sigit. Langkah ini diambil didasari amanat UU Otonomi Daerah yang merupakan pijakan hukum atas implementasi dari kemandirian fiscal karena kalau mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang belum berimbang, antara PAD dengan Dana Bagi Hasil (DBH).
"APBD Bontang tidak berimbang lebih besar dana bagi hasilnya yang mencapai Rp957 miliar sementara PAD baru mencapai Rp200 miliar," ungkap Sigit. Kalau ingin mencapai kemandirian fiskal maka potensi yang ada seharusnya bisa menjadi penopang.
Caranya ada tiga dengan regulasi, sumber daya manusia (SDM) dan Ssupport pelaksanaan. "Regulasinya, dalam bentuk perda tentang pajak dan retribusi daerah, yang kedua SDM-nya dilengkapi dan yang ketiga supporting pelaksanaanya," tutup Sigit. (ADV/KK05/DISKOMINFO)
Editor: Aspian Nur
Terkait hal itu, Bapenda akan menidak tegas para penunggak pajak. "Dua hari berturut-turut kami lakukan tindakan tegas dan itu akan terus berlanjut," tegas Sigit. Langkah ini diambil didasari amanat UU Otonomi Daerah yang merupakan pijakan hukum atas implementasi dari kemandirian fiscal karena kalau mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang belum berimbang, antara PAD dengan Dana Bagi Hasil (DBH).
"APBD Bontang tidak berimbang lebih besar dana bagi hasilnya yang mencapai Rp957 miliar sementara PAD baru mencapai Rp200 miliar," ungkap Sigit. Kalau ingin mencapai kemandirian fiskal maka potensi yang ada seharusnya bisa menjadi penopang.
Caranya ada tiga dengan regulasi, sumber daya manusia (SDM) dan Ssupport pelaksanaan. "Regulasinya, dalam bentuk perda tentang pajak dan retribusi daerah, yang kedua SDM-nya dilengkapi dan yang ketiga supporting pelaksanaanya," tutup Sigit. (ADV/KK05/DISKOMINFO)
Editor: Aspian Nur