Adapun biaya yang harus dikeluarkan bagi penunggu kedua sebesar Rp100 ribu atau sama dengan kebijakan sebelumnya. Toetoek menegaska RSUD Taman Husada Bontang merupakan rumah sakit milik pemerintah yang tidak berorientasi dalam pengambilan keuntungan.
Jadi dalam pelaksanannya ia mengaku mengalokasikan anggaran yang lain untuk kebijakan penggratisan ini. “Tentunya ada yang harus kami korbankan untuk mengakomodir ini, sepanjang itu masih bis dilakukan. Akan lebih baik lagi jika ada bantuan,” sebutnya.
Diharapkan adanya turun tangan dari pemerintah, stake holder, pemangku kepentingan ataupun dari bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. “Semua saran dari masyarakat kami tampung untuk masukan,” ujar Toetoek.
Seperti diketahui sebelumnya anggota DPRD Komisi II, Nursalam menyoroti adanya SK Direktur RSUD yang mewajibkan bagi penjaga pasien untuk melakukan swab antigen dengan biaya sendiri. Ia mengaku mendapatkan aduan dari beberapa masyarakat.
Kendati telah mendapatkan potongan dari Rp250 ribu menjadi Rp100 ribu, Nursalam menilai jika angka ini masih cenderung mahal bagi masyarakat dengan taraf ekonomi menengah kebawah. “Hanya saja yang harus menanggung biaya swabnya adalah pihak rumah sakit, di RSUD itu kan rata-rata orang yang BPJS, jadi tidak seharusnya warga diberikan beban biaya yang lain lagi, kasihan masyarakat,” kata Salam. (ADV/KKO5/DISKOMINFO)
Editor: Aspian Nur
Adapun biaya yang harus dikeluarkan bagi penunggu kedua sebesar Rp100 ribu atau sama dengan kebijakan sebelumnya. Toetoek menegaska RSUD Taman Husada Bontang merupakan rumah sakit milik pemerintah yang tidak berorientasi dalam pengambilan keuntungan.
Jadi dalam pelaksanannya ia mengaku mengalokasikan anggaran yang lain untuk kebijakan penggratisan ini. “Tentunya ada yang harus kami korbankan untuk mengakomodir ini, sepanjang itu masih bis dilakukan. Akan lebih baik lagi jika ada bantuan,” sebutnya.
Diharapkan adanya turun tangan dari pemerintah, stake holder, pemangku kepentingan ataupun dari bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. “Semua saran dari masyarakat kami tampung untuk masukan,” ujar Toetoek.
Seperti diketahui sebelumnya anggota DPRD Komisi II, Nursalam menyoroti adanya SK Direktur RSUD yang mewajibkan bagi penjaga pasien untuk melakukan swab antigen dengan biaya sendiri. Ia mengaku mendapatkan aduan dari beberapa masyarakat.
Kendati telah mendapatkan potongan dari Rp250 ribu menjadi Rp100 ribu, Nursalam menilai jika angka ini masih cenderung mahal bagi masyarakat dengan taraf ekonomi menengah kebawah. “Hanya saja yang harus menanggung biaya swabnya adalah pihak rumah sakit, di RSUD itu kan rata-rata orang yang BPJS, jadi tidak seharusnya warga diberikan beban biaya yang lain lagi, kasihan masyarakat,” kata Salam. (ADV/KKO5/DISKOMINFO)
Editor: Aspian Nur