Jadi menurutnya, pasien dengan penyakit tertentu butuh untuk dilakukan terapi gizi dengan mengatur jenis makanan yang bisa dikonsumsi, dosis atau berapa jumlah makanan yang bisa dikonsumsi.
Selama ini, RSUD Taman Husada Bontang hanya membuka Poli Gizi untuk pasien rujukan dengan penyakit tertentu dan pasien oleh perusahaan. Padahal menurut Wijayanto, Poli Gizi dapat menyediakan konseling Estetika bagi pasien seperti program penurunan berat badan dan program untuk membuat kulit glowing, namun biaya untuk konsultasi Gizi Estetika masih belum masuk ke dalam tagihan BPJS.
“Sebenarnya ke depan saya akan membuka layanan poli gizi untuk kecantikan atau estetika, jadi siapa yang mau kulitnya glowing, awet muda, bisa di terapi dengan asupan gizi yang dikonsumsi. Hanya saja, khusus untuk gizi estetika ini tidak ter cover BPJS, tapi pasien umum atau pasien mandiri,” kata Wijayanto.
Adapun alasan yang ia ungkapkan adalah belum adanya tarif untuk membuka layanan tersebut. Selain itu, belum ada Peraturan Wali Kota yang dikeluarkan untuk mengatur masalah ini. Wijayanto berharap, peraturan yang tidak termaktub dalam Perwali bisa dimasukkan lewat SK Direktur. (KK04/ADV/KOMINFO)
Editor : Desman Minang
Jadi menurutnya, pasien dengan penyakit tertentu butuh untuk dilakukan terapi gizi dengan mengatur jenis makanan yang bisa dikonsumsi, dosis atau berapa jumlah makanan yang bisa dikonsumsi.
Selama ini, RSUD Taman Husada Bontang hanya membuka Poli Gizi untuk pasien rujukan dengan penyakit tertentu dan pasien oleh perusahaan. Padahal menurut Wijayanto, Poli Gizi dapat menyediakan konseling Estetika bagi pasien seperti program penurunan berat badan dan program untuk membuat kulit glowing, namun biaya untuk konsultasi Gizi Estetika masih belum masuk ke dalam tagihan BPJS.
“Sebenarnya ke depan saya akan membuka layanan poli gizi untuk kecantikan atau estetika, jadi siapa yang mau kulitnya glowing, awet muda, bisa di terapi dengan asupan gizi yang dikonsumsi. Hanya saja, khusus untuk gizi estetika ini tidak ter cover BPJS, tapi pasien umum atau pasien mandiri,” kata Wijayanto.
Adapun alasan yang ia ungkapkan adalah belum adanya tarif untuk membuka layanan tersebut. Selain itu, belum ada Peraturan Wali Kota yang dikeluarkan untuk mengatur masalah ini. Wijayanto berharap, peraturan yang tidak termaktub dalam Perwali bisa dimasukkan lewat SK Direktur. (KK04/ADV/KOMINFO)