1 menit baca358 kali dibaca
Penulis: Faishal Ays
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Anwar Sanusi tegaskan dilakukannya percepatan penyelesaian batas wilayah desa demi mengantisipasi terjadinya polemik di desa.
Ia menyebut keharusan dilakukannya penetapan tapal batas desa yaitu berdasarkan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Kata Anwar, syarat utama dari suatu pedesaan itu harus memiliki batas wilayah yang ditentukan oleh pemerintah terkait.
“Jika semua desa sudah punya batas wilayah masing-masing maka tidak akan timbul adanya perebutan kepemilikan lahan,” sebut Anwar.
Hal ini disebutkannya akibat maraknya muncul konflik antar desa akibat tapal batas yang tak rampung. Anwar juga menyampaikan keberadaan batas desa pun memudahkan tertib administrasi pemerintah yang ada di Kaltim.
“Pemerintah desa juga punya kejelasan hukum baik secara teknis dan yuridis di daerah tersebut,” jelas dia.
Mengingat pentingnya penetapan tapal batas desa maka pemerintah daerah menjadikan program ini lebih diutamakan dari yang lain. Jika program ini berhasil maka kedepannya tidak akan dalam yang bisa menghambat adanya proses pembangunan desa. (Adv)
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
5 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 26 km barat laut Gorontalo Utara
01 Okt 2026, 18:51:40 WIB • Kedalaman 47 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
