Penulis : M Rafik
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Peningkatan kapasitas terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi hal penting dalam melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja pemerintah.
Penulis : M Rafik
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Peningkatan kapasitas terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi hal penting dalam melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja pemerintah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kaltim Anwar Sanusi menjelaskan bahwa upaya ini untuk memberikan pengetahuab terbaru mengenai SAKIP.
"Kami dapat mengukur dan mengevaluasi kinerja instansi sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Termasuk mengetahui keberhasilan kinerja pemerintah," kata Anwar.
Untuk mengetahui kinerja Pemerintah, lanjut dia, harus sesuai dengan kriteria Specific,Measurable, Archieve, Relevan dan Time Bond (SMART). Sehingga ada indikator penilaian yang bisa dilihat oleh masyarakat.
Terlebih pengukuran kinerja, pengolahan data kinerja, serta pelaporan kinerja disusun sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan kinerja selama periode anggaran tahun berjalan. "Ini untuk memberikan infornasi akurat dan valid pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)," ucap Anwar. (adv)
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kaltim Anwar Sanusi menjelaskan bahwa upaya ini untuk memberikan pengetahuab terbaru mengenai SAKIP.
"Kami dapat mengukur dan mengevaluasi kinerja instansi sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Termasuk mengetahui keberhasilan kinerja pemerintah," kata Anwar.
Untuk mengetahui kinerja Pemerintah, lanjut dia, harus sesuai dengan kriteria Specific,Measurable, Archieve, Relevan dan Time Bond (SMART). Sehingga ada indikator penilaian yang bisa dilihat oleh masyarakat.
Terlebih pengukuran kinerja, pengolahan data kinerja, serta pelaporan kinerja disusun sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan kinerja selama periode anggaran tahun berjalan. "Ini untuk memberikan infornasi akurat dan valid pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)," ucap Anwar. (adv)







265 km Tenggara BURUSELATAN-MALUKU
16 Nov 2026, 03:51:57 WIB • Kedalaman 323 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG