Dalam rapat tersebut, Anwar memaparkan capaian pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) serta dukungan daerah dalam pelaksanaan P3PD terkait kelembagaan dan keuangan.
Anwar menerangkan program P3PD bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), keterampilan dan pengetahuan serta kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.
Pada tahun 2022, jumlah desa yang menjadi lokus pelatihan P3PD sebanyak 791 desa. Sementara pada tahun 2023, jumlah desa yang menjadi lokus desa pelatihan P3PD sebanyak 744 desa atau terdapat selisih 47 desa yang tidak masuk SK Kepala CPIU P3PD.
“Selisih desa dimaksud akan menjadi lokus desa pelatihan P3PD Tahun 2024,” ujar Anwar.
Implementasinya, lnjut dia, telah dilaksanakan pelatihan sebanyak 97 kelas ToT dan Mudul untuk tujuh jenis pelatihan, yakni Pelatihan Aparatur Desa, Pelatihan Batas Desa, Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa, Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pelatihan Kerjasama Desa, Pelatihan PKK, dan Pelatihan Posyandu.
Berdasarkan data Tenaga Ahli Regional Management Consultant (RMC), tingkat kehadiran desa pada pelatihan mencapai 96 persen. Tertinggi tingkat kehadiran di Kabupaten Kutai Timur dan Paser, mencapai 100 persen dari 139 desa yang ada.
“Sedangkan jenis pelatihan yang tingkat kehadirian tertinggi adalah Pelatihan Aparatur Desa, mencapai 1.418 peserta dari 380 desa atau 99 persen,” ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim melalui DPMPD sejak 2021 memberikan bantuan keuangan provinsi bagi pemerintah desa dengan besaran merata Rp50 juta per desa bagi 841 desa se Kaltim.
“Ini sebagai bentuk tanggung jawab moril Pemprov Kaltim yang diamanatkan UU Desa bahwa salah satu sumber keuangan desa dari bantuan keuangan,” tukasnya. (Adv)