Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau Tenteram Rahayu mendorong perusahaan agar memberikan ruang lebih luas bagi BUMKam untuk terlibat dalam rantai pasok kebutuhan operasional perusahaan melalui pola kemitraan.
Peluang tersebut tidak sebatas penyediaan jasa katering, tetapi juga mencakup pemasokan bahan pangan dan kebutuhan karyawan lainnya. Dengan demikian, perputaran ekonomi perusahaan diharapkan turut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat kampung. “BUMKam juga berpeluang masuk dalam rantai pasok kebutuhan operasional perusahaan,” kata Rahayu.
Satu diantara potensi yang dapat dikembangkan berada di Kecamatan Segah terutama pada sektor pertanian dan penyediaan bahan pangan. Kebutuhan telur dan ikan untuk konsumsi karyawan perusahaan, misalnya dapat menjadi peluang usaha bagi BUMKam.
Meskipun perusahaan telah memiliki vendor katering, BUMKam tetap bisa mengambil bagian sebagai pemasok bahan baku makanan. Skema ini dinilai dapat membuka peluang usaha baru tanpa harus bersaing langsung dengan penyedia jasa yang sudah berjalan.
Namun peluang tersebut membutuhkan kesiapan pengelolaan usaha. BUMKam harus mampu menjamin kontinuitas pasokan, baik dari sisi volume produksi, kualitas barang, maupun ketepatan waktu pengiriman.
Untuk mengatasi keterbatasan produksi di masing-masing kampung, DPMK melihat peluang pembentukan kerja sama antarkampung. Kampung yang memiliki potensi produksi berbeda dapat saling melengkapi sehingga mampu memenuhi permintaan perusahaan dalam jumlah lebih besar.
Disisi lain, DPMK bersama pendamping desa terus mendorong pembenahan legalitas dan tata kelola BUMKam. Hal ini penting agar badan usaha milik kampung memiliki kapasitas dan memenuhi persyaratan untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan.
Pemerintah daerah juga tengah menunggu pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang BUMK. Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat peluang kemitraan antara perusahaan dan badan usaha milik kampung, termasuk memberikan ruang dan prioritas bagi usaha lokal dengan tetap memperhatikan persyaratan yang berlaku. “Regulasi tersebut diharapkan membuka ruang lebih luas bagi perusahaan untuk memberikan kesempatan dan prioritas kemitraan kepada usaha milik kampung,” papar Rahayu.
Sejauh ini, sejumlah BUMKam di Berau telah menjalin kerja sama dengan perusahaan melalui berbagai bidang usaha. Mulai dari katering, jasa, penyediaan alat tulis kantor (ATK), laundry, hingga pemasokan kebutuhan operasional lainnya. Bahkan sepanjang 2025–2026 tercatat sekitar 34 BUMKam telah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Kampung. Meski nilai kontribusinya masih berbeda-beda, capaian tersebut menunjukkan mulai tumbuhnya peran badan usaha kampung dalam mendukung sumber pendapatan pemerintah kampung.
DPMK pun berharap kemitraan yang terbangun tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban perusahaan, tetapi mampu menciptakan hubungan usaha berkelanjutan yang memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak. “Kontribusinya memang variatif, ada yang sudah besar dan ada yang masih kecil. Tetapi setidaknya sudah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli kampung. Ini yang terus kita dorong,” tutup Rahayu.
Editor: Aspian Nur
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau Tenteram Rahayu mendorong perusahaan agar memberikan ruang lebih luas bagi BUMKam untuk terlibat dalam rantai pasok kebutuhan operasional perusahaan melalui pola kemitraan.
Peluang tersebut tidak sebatas penyediaan jasa katering, tetapi juga mencakup pemasokan bahan pangan dan kebutuhan karyawan lainnya. Dengan demikian, perputaran ekonomi perusahaan diharapkan turut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat kampung. “BUMKam juga berpeluang masuk dalam rantai pasok kebutuhan operasional perusahaan,” kata Rahayu.
Satu diantara potensi yang dapat dikembangkan berada di Kecamatan Segah terutama pada sektor pertanian dan penyediaan bahan pangan. Kebutuhan telur dan ikan untuk konsumsi karyawan perusahaan, misalnya dapat menjadi peluang usaha bagi BUMKam.
Meskipun perusahaan telah memiliki vendor katering, BUMKam tetap bisa mengambil bagian sebagai pemasok bahan baku makanan. Skema ini dinilai dapat membuka peluang usaha baru tanpa harus bersaing langsung dengan penyedia jasa yang sudah berjalan.
Namun peluang tersebut membutuhkan kesiapan pengelolaan usaha. BUMKam harus mampu menjamin kontinuitas pasokan, baik dari sisi volume produksi, kualitas barang, maupun ketepatan waktu pengiriman.
Untuk mengatasi keterbatasan produksi di masing-masing kampung, DPMK melihat peluang pembentukan kerja sama antarkampung. Kampung yang memiliki potensi produksi berbeda dapat saling melengkapi sehingga mampu memenuhi permintaan perusahaan dalam jumlah lebih besar.
Disisi lain, DPMK bersama pendamping desa terus mendorong pembenahan legalitas dan tata kelola BUMKam. Hal ini penting agar badan usaha milik kampung memiliki kapasitas dan memenuhi persyaratan untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan.
Pemerintah daerah juga tengah menunggu pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang BUMK. Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat peluang kemitraan antara perusahaan dan badan usaha milik kampung, termasuk memberikan ruang dan prioritas bagi usaha lokal dengan tetap memperhatikan persyaratan yang berlaku. “Regulasi tersebut diharapkan membuka ruang lebih luas bagi perusahaan untuk memberikan kesempatan dan prioritas kemitraan kepada usaha milik kampung,” papar Rahayu.
Sejauh ini, sejumlah BUMKam di Berau telah menjalin kerja sama dengan perusahaan melalui berbagai bidang usaha. Mulai dari katering, jasa, penyediaan alat tulis kantor (ATK), laundry, hingga pemasokan kebutuhan operasional lainnya. Bahkan sepanjang 2025–2026 tercatat sekitar 34 BUMKam telah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Kampung. Meski nilai kontribusinya masih berbeda-beda, capaian tersebut menunjukkan mulai tumbuhnya peran badan usaha kampung dalam mendukung sumber pendapatan pemerintah kampung.