Pemerintah Kampung Pulau Derawan mengaku kecewa karena upaya penanganan yang telah diperjuangkan sejak 2009 hingga kini belum juga terealisasi.
Kepala Kampung Pulau Derawan Indra Mahardika menyebut abrasi yang terjadi semakin mengkhawatirkan karena saat ini sudah menggerus bibir pantai hingga ratusan meter. “Estimasi sudah lebih dari 250 meter, hampir 300 meter dari bibir air laut,” kata Indra kepada Korankaltim.com.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah kampung, termasuk menyuarakan kebutuhan penanganan abrasi melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) setiap tahun, namun hingga 2026 belum ada kejelasan realisasi anggaran.
Kekecewaan memuncak ketika anggaran penanganan abrasi sebesar Rp25 Miliar pada tahun 2025 yang sebelumnya diusulkan, justru digeser tanpa sepengetahuan pemerintah kampung. “Kami sangat menyayangkan dan kecewa. Yang seharusnya sudah masuk tahap pembangunan pada 2025, tiba-tiba diakhir tahun anggarannya digeser tanpa sepengetahuan kami,” ucap Indra.
Penghapusan anggaran tersebut dinilai tidak masuk akal. Pasalnya, dokumen perencanaan seperti Detail Engineering Design (DED) telah disiapkan secara lengkap. “Alasannya hanya karena satu izin belum mendapat restu. Itu tidak masuk akal, karena kami sudah sampai tahap DED,” tegas Indra .
Indra juga menyoroti pentingnya penanganan abrasi di Pulau Derawan sebagai destinasi wisata unggulan Kabupaten Berau. Ia meminta pemerintah daerah untuk tidak mengesampingkan kebutuhan mendesak di wilayahnya. “Jangan berpikir di tempat lain dulu, sementara di Pulau Derawan yang sudah hampir 20 tahun mengusulkan belum teratasi,” paparnya.
Persoalan abrasi juga terjadi di wilayah lain seperti Pulau Maratua, namun Derawan seharusnya mendapat perhatian lebih mengingat lamanya pengajuan yang telah dilakukan. Meski demikian, pemerintah kampung memastikan akan terus memperjuangkan penanganan abrasi agar segera direalisasikan. Pihaknya juga telah meminta dukungan anggota DPRD dan DPR Provinsi untuk kembali mengawal usulan tersebut. “Kami akan terus upayakan dan perjuangkan agar abrasi di Derawan bisa segera ditangani,” sebutnya.
Pemerintah kampung berharap Pemerintah Kabupaten Berau, termasuk bupati dan wakil bupati, dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi tersebut. “Kami berharap tahun ini bisa direalisasikan, karena semua dokumen sudah lengkap. Tidak ada alasan untuk tidak menganggarkan,” pungkas indra.
Editor: Aspian