Rapat dipimpin Ketua DPRD Berau, Madri Pani dan unsur pimpinan lainnya itu dihadiri Bupati, Sri Juniarsih Mas serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Usai dibahas dalam rapat komisi sesuai bidang masing-masing, Raperda tentang APBD Berau tahun anggaran 2024 sebesar Rp4,7 takhirnya itu disetujui seluruh fraksi. Madri Pani mengatakan, dalam penyampaian pendapat akhir fraksi oleh tiap fraksi telah melalui serangkaian pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD sebagai tahap akhir dari keseluruhan proses pembentukan peraturan daerah.
Terdapat tujuh fraksi yang telah menyampaikan pandangan akhirnya yakni partai Nasdem, Golkar, PPP, PKS, Partai Demokrat, PDIP dan Amanat Indonesia Raya. Berdasarkan penyampaian, seluruh fraksi menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2024. "Dari ketujuh fraksi menyatakan setuju, tapi mungkin ada beberapa catatan yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah," ucap Madri, Selasa (7/11/2023).
Misalnya seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) harus bisa dipertahankan, sebab merupakan salah satu indikator good government. Selain itu, dirinya mengingatkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk lebih memaksimalkan kinerja melalui sektor-sektor yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat Berau. "Terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti, pajak daerah dan retribusi daerah," ungkapnya.
Dirinya juga menghimbau kepada kepala daerah untuk bisa melakukan percepatan terhadap rencana pembangunan daerah yang menunjang kebutuhan masyarakat. "Ini sudah saya ketuk palu juga. Bagaimana tindaklanjut realisasi sarana dan prasarana yang dirancang bupati," tandasnya.
Salah satu yang ditekankan oleh fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Berau yang menghimbau agar seluruh SKPD agar dapat mengoptimalkan kinerja supaya dengan waktu yang ada serapan anggaran yang diusulkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Serta mendorong semua rencana pembangunan secara optimal dan padat karya, dengan tetap memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang tersedia secara sinergi dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. "Terutama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta OPD terkait lainnya," ungkap perwakilan Fraksi PPP DPRD Berau, Suharno.
Dirinya mengingatkan kembali kepada Bupati Berau mengenai janji kampanye yang disuarakan sebelumnya bahwa pembangunan dimulai dari pinggiran dan di kota hanya dilakukan pembenahan.
Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Nasdem, Darlena, yang mengatakan dalam pembangunan infrastruktur harus lebih menekankan asas manfaat langsung kepada masyarakat.
"Jangan lagi, pembangunan infrastruktur dipusatkan di perkotaan, sementara di kampung-kampung pembangunan infrastruktur sangat minim perhatian. Ini penting, mengingat masih banyak pembangunan di kampung yang menjadi kewajiban pemerintah daerah," tegasnya. Selanjutnya, lima fraksi secara bergantian menyampaikan saran dan masukan terhadap empat Raperda tersebut.
Editor: Maruly Zainuddin