"Untuk menjaga jalan yang telah diperbaiki, saya meminta kepada Dishub untuk menutup titik jalan yang dilalui tambang ilegal," ucapnya Senin (18/7/2022).
Mengingat jalan yang dilalui merupakan kewenangan dari Pemkab Berau, menurutnya solusi sementara ini adalah langkah yang tepat. Diketahui kebijakan izin pertambangan merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat, Pemkab Berau tidak bisa berbuat banyak untuk menindak pertambangan tersebut.
"Jalan ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, memastikan seluruh jalan sudah baik dan tidak rusak, karena sering diperbaiki rusak lagi, diperbaiki lagi rusak lagi," tegasnya.
Selama ini masyarakat sangat terganggu dengan aktivitas pertambangan ilegal yang beroperasi di malam hari dan sudah menjadi keluhan yang cukup lama kepada pemerintah daerah.
"Kami lakukan komunikasi selalu diabaikan, jadi bukan saya tidak perhatian tetapi memang ini sulit untuk diberantas," tandasnya.
Penulis: Tri Romadhani
Editor: Supiansyah
"Untuk menjaga jalan yang telah diperbaiki, saya meminta kepada Dishub untuk menutup titik jalan yang dilalui tambang ilegal," ucapnya Senin (18/7/2022).
Mengingat jalan yang dilalui merupakan kewenangan dari Pemkab Berau, menurutnya solusi sementara ini adalah langkah yang tepat. Diketahui kebijakan izin pertambangan merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat, Pemkab Berau tidak bisa berbuat banyak untuk menindak pertambangan tersebut.
"Jalan ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, memastikan seluruh jalan sudah baik dan tidak rusak, karena sering diperbaiki rusak lagi, diperbaiki lagi rusak lagi," tegasnya.
Selama ini masyarakat sangat terganggu dengan aktivitas pertambangan ilegal yang beroperasi di malam hari dan sudah menjadi keluhan yang cukup lama kepada pemerintah daerah.
"Kami lakukan komunikasi selalu diabaikan, jadi bukan saya tidak perhatian tetapi memang ini sulit untuk diberantas," tandasnya.
Penulis: Tri Romadhani
Editor: Supiansyah