Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Balikpapan Slamet Riyanto yang menyebut lewat fungsi tersebut mereka dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hokum dan tindakan hukum kepada pemerintah, BUMN serta BUMD.
"Mitra kami diantaranya seperti lembaga pemerintahan baik pusat mauoun daerah kemudian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) ataupun BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)," kata Slamet kepada Korankaltim.com, Senin (11/12/2023) hari ini.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK), kejaksaan akan bertindak atas nama pemberi kuasa, baik didalam ataupun diluar pengadilan. Sampai saat ini sudah ada beberapa stake holder yang didampingi Kejari Balikpapan diantaranya Pemkot Balikpapan, BPJS hingga PT Angkasa Pura. "Aset yang kami selamatkan dari Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mencapai Rp 3 miliar," ungkap Slamet lagi.
Terkait dengan SKK, Kejari Balikpapan sampai dengan Desember 2023 telah mengeluarkan 107 SKK yang berkaitan dengan permintaan pemberian pendampingan.
Sepanjang tahun 2023 ini juga Kejari Balikpapan sudah menangani 700-an perkara pidana umum. Selain itu, Kejari Balikpapan juga menangani kasus tindak pidana korupai, perpajakan maupun bea dan cukai.
Satu diantara kasus korupsi yang ditangani yakni dugaan korupsi nano bubble di Peruma Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB). "Kasus ini sudah masuk tahap persidangan di Pengadilan khusus korupsi Tipikor Samarinda," sebut Slamet.
Sesuai hasil perhitungan BPKP Kaltim, kerugian negara yang diakibatkan ditaksir mencapai Rp5,3 Miliar. Dalam penanganan perkara tersebut, Kejaksaan juga telah menetapkan dua orang sebagai tersangka berinisial SP selaku penyedia barang dan jasa serta EG sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) Perumda Tirta Manuntung.
"Tersangka juga sudah mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan kedua tersangka yakni sebesar Rp4 Miliar," kata Slamet.
Namun meski telah mengembalikan uang hasil korupsi proses hukum di Pengadilan Tipikor Samarinda terhadap kedua tersangka tetap berjalan. Bahkan, tak menutup kemungkinan, penanganan perkara tersebut akan menambah tersangka lainnya.
Barang bukti dari penanganan perkara sepanjang tahun 2023 sebelumnya juga telah dimusnahkan langsung di Kantor Kejari Balikpapan seperti ganja, sabu, ekstasi dan obat keras lainnya, kemudian berbagai macam jenis handphone, kosmetik, senjata tajam serta minuman keras berbagai merk.
Editor: Aspian Nur
Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Balikpapan Slamet Riyanto yang menyebut lewat fungsi tersebut mereka dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hokum dan tindakan hukum kepada pemerintah, BUMN serta BUMD.
"Mitra kami diantaranya seperti lembaga pemerintahan baik pusat mauoun daerah kemudian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) ataupun BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)," kata Slamet kepada Korankaltim.com, Senin (11/12/2023) hari ini.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK), kejaksaan akan bertindak atas nama pemberi kuasa, baik didalam ataupun diluar pengadilan. Sampai saat ini sudah ada beberapa stake holder yang didampingi Kejari Balikpapan diantaranya Pemkot Balikpapan, BPJS hingga PT Angkasa Pura. "Aset yang kami selamatkan dari Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mencapai Rp 3 miliar," ungkap Slamet lagi.
Terkait dengan SKK, Kejari Balikpapan sampai dengan Desember 2023 telah mengeluarkan 107 SKK yang berkaitan dengan permintaan pemberian pendampingan.
Sepanjang tahun 2023 ini juga Kejari Balikpapan sudah menangani 700-an perkara pidana umum. Selain itu, Kejari Balikpapan juga menangani kasus tindak pidana korupai, perpajakan maupun bea dan cukai.
Satu diantara kasus korupsi yang ditangani yakni dugaan korupsi nano bubble di Peruma Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB). "Kasus ini sudah masuk tahap persidangan di Pengadilan khusus korupsi Tipikor Samarinda," sebut Slamet.
Sesuai hasil perhitungan BPKP Kaltim, kerugian negara yang diakibatkan ditaksir mencapai Rp5,3 Miliar. Dalam penanganan perkara tersebut, Kejaksaan juga telah menetapkan dua orang sebagai tersangka berinisial SP selaku penyedia barang dan jasa serta EG sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) Perumda Tirta Manuntung.
"Tersangka juga sudah mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan kedua tersangka yakni sebesar Rp4 Miliar," kata Slamet.
Namun meski telah mengembalikan uang hasil korupsi proses hukum di Pengadilan Tipikor Samarinda terhadap kedua tersangka tetap berjalan. Bahkan, tak menutup kemungkinan, penanganan perkara tersebut akan menambah tersangka lainnya.
Barang bukti dari penanganan perkara sepanjang tahun 2023 sebelumnya juga telah dimusnahkan langsung di Kantor Kejari Balikpapan seperti ganja, sabu, ekstasi dan obat keras lainnya, kemudian berbagai macam jenis handphone, kosmetik, senjata tajam serta minuman keras berbagai merk.
Editor: Aspian Nur