"Kalau itu tidak selesai kami minta kebaranian DPU agar memutus kontrak kerja. Kenapa, berati kontraktor tidak sanggup melakukan sesuai dengan target yang telah ditentukan untuk penanganan banjir ini," ujar Haris, kepada awak media Rabu (21/12/2022).
Hal ini juga dia terangkan, menyusul adanya Laporan dari RT yang ada di Perumahan Wika bahwa sudah 7 hari terakhir sudah tidak ada lagi pengerjaan proyek DAS Ampal tersebut.
Oleh karena itu, dia katakan, rencananya Komisi III DPRD Balikpapan akan memanggil kembali pihak terkait untuk mempertanyakan kembali terget pengejaan Proyek 32 persen tersebut.
"Jadi nanti memang ada jadwal kontrolnya dari dewan terkait progres pengerjaan proyek DAS Ampal itu.Kami sampaikan pada saat rapat apabila tidak tercapai pemerintah dalam hal ini DPU harus ambil tindakan pemutusan kontrak walaupun kontarnya pengerjaan sampai 2023," jelasnya.
Disamping itu, pihaknya juga berencana akan memanggil ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP), untuk mempertanyakan alasan mengapa mereka memenangkan PT Fahreza Duta Perkasa. Pasalnya dalam hal ini sekelas BUMN saja gagal karena metode.
"Perusahaan ini menang artinya mereka sudah memenuhi metode, tapi fakta di lapangan tidak sesuai. Apakah ada yang membekengi dibelakang atau bagaimana saya tidak tahu juga, " tandasnya.
Penulis : Laeko
Editor : Rusdi
"Kalau itu tidak selesai kami minta kebaranian DPU agar memutus kontrak kerja. Kenapa, berati kontraktor tidak sanggup melakukan sesuai dengan target yang telah ditentukan untuk penanganan banjir ini," ujar Haris, kepada awak media Rabu (21/12/2022).
Hal ini juga dia terangkan, menyusul adanya Laporan dari RT yang ada di Perumahan Wika bahwa sudah 7 hari terakhir sudah tidak ada lagi pengerjaan proyek DAS Ampal tersebut.
Oleh karena itu, dia katakan, rencananya Komisi III DPRD Balikpapan akan memanggil kembali pihak terkait untuk mempertanyakan kembali terget pengejaan Proyek 32 persen tersebut.
"Jadi nanti memang ada jadwal kontrolnya dari dewan terkait progres pengerjaan proyek DAS Ampal itu.Kami sampaikan pada saat rapat apabila tidak tercapai pemerintah dalam hal ini DPU harus ambil tindakan pemutusan kontrak walaupun kontarnya pengerjaan sampai 2023," jelasnya.
Disamping itu, pihaknya juga berencana akan memanggil ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP), untuk mempertanyakan alasan mengapa mereka memenangkan PT Fahreza Duta Perkasa. Pasalnya dalam hal ini sekelas BUMN saja gagal karena metode.
"Perusahaan ini menang artinya mereka sudah memenuhi metode, tapi fakta di lapangan tidak sesuai. Apakah ada yang membekengi dibelakang atau bagaimana saya tidak tahu juga, " tandasnya.
Penulis : Laeko
