KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan memastikan penertiban dan pengosongan lahan pembangunan rumah sakit di RT 16 Kelurahan Baru Ulu, Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, tetap dilakukan Kamis (1/9/2022) besok.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Zulkifli mengatakan, dalam penertiban pengosongan bangunan di lahan Rumah Sakit Barat mereka akan melibatkan tim gabungan mengingat saat ini gugatan warga masih berproses di pengadilan.
“Seperti biasa kami kalau ada penertiban pasti dibantu tim gabungan. Jadi pengosongan lahan itu nanti ada didampingi aparat dari TNI-Polri," kata Zulkifli Rabu (31/8/2022) siang tadi.
Diharapkan masyarakat bekerjasama membongkar bangunannya sendiri, agar tidak menimbulkan kericuhan. “Kami harapkan masyarakat sudah bongkar sendiri, jadi kalau masyarakat sudah bongkar sendiri, tidak perlu lagi turun lagi kan," ucapnya.
Penertiban dan pengosongan lahan tidak menunggu keputusan pengadilan karena berdasarkan legalitas dan regulasi, aset milik daerah dan milik negara tidak bisa disita jaminan berdasarkan pasal 50 undang-undang nomor 1 tahun 2004.
Tak hanya itu, saat ini Pemerintah Kota Balikpapan juga mempunyai sertifikat dari hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas lahan tersebut dan sudah dicek ke Badan Pertahanan Nasional (BPN) Balikpapan dan mereka siap mempertanggung jawabkan kebenaran sertifikat tersebut.
"Sepanjang ada keputusan pengadilan dan inkrah berkekuatan hukum menyatakan warga menang. Pemkot Balikpapan sejatinya akan membayar," tutup Zulkifli.
Penulis: Laeko
Editor: Aspian Nur
“Seperti biasa kami kalau ada penertiban pasti dibantu tim gabungan. Jadi pengosongan lahan itu nanti ada didampingi aparat dari TNI-Polri," kata Zulkifli Rabu (31/8/2022) siang tadi.
Diharapkan masyarakat bekerjasama membongkar bangunannya sendiri, agar tidak menimbulkan kericuhan. “Kami harapkan masyarakat sudah bongkar sendiri, jadi kalau masyarakat sudah bongkar sendiri, tidak perlu lagi turun lagi kan," ucapnya.
Penertiban dan pengosongan lahan tidak menunggu keputusan pengadilan karena berdasarkan legalitas dan regulasi, aset milik daerah dan milik negara tidak bisa disita jaminan berdasarkan pasal 50 undang-undang nomor 1 tahun 2004.
Tak hanya itu, saat ini Pemerintah Kota Balikpapan juga mempunyai sertifikat dari hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas lahan tersebut dan sudah dicek ke Badan Pertahanan Nasional (BPN) Balikpapan dan mereka siap mempertanggung jawabkan kebenaran sertifikat tersebut.
"Sepanjang ada keputusan pengadilan dan inkrah berkekuatan hukum menyatakan warga menang. Pemkot Balikpapan sejatinya akan membayar," tutup Zulkifli.
Penulis: Laeko
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
127 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO
15 Nov 2026, 22:41:15 WIB • Kedalaman 465 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Senin, 16 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
12.00
Ashar
15.22
Maghrib
18.04
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
